Lubuk linggau, Investigasi.News— Sejumlah proyek pembangunan Kota Lubuklinggau terbenam dalam kegagalan total menjelang akhir tahun, dengan berbagai pekerjaan fisik terbengkalai dan tak mungkin diselesaikan tepat waktu. Situasi memalukan ini menyoroti kegagalan pemerintah kota dalam mengelola anggaran, merencanakan, dan menjaga keselamatan warga.
Kasus paling mencolok adalah Jalan Lingkar Selatan yang sudah dibongkar namun ditinggalkan menganga. Galian-galian besar di tengah jalan bukan hanya membuat warga terjebak dan kendaraan rusak — risiko kecelakaan malah melonjak drastis.
“Ini bukan kelalaian semata—ini ketidakmampuan OPD Bina Marga dan ULP dalam menjalankan tugas. Ini kegagalan perencanaan yang fatal,” tegas Ahlul Fajri dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45).
PUPR Dinilai Tidak Profesional, Tertutup Mata Terhadap Musim Hujan
LAKI P45 menunjuk Dinas PUPR sebagai pihak paling bertanggung jawab karena gagal memperhitungkan waktu, cuaca, dan kemampuan kontraktor. Proyek dipaksakan berjalan meski musim hujan jelas menjadi ancaman teknis.
“Perencanaan mereka tidak profesional. Bagaimana mungkin proyek dibongkar ketika musim hujan sudah jelas…? Ini menunjukkan PUPR tidak memahami manajemen risiko paling dasar,” kecam Ahlul. Akibat keputusan ceroboh itu, warga menjadi korban kerusakan jalan, kendaraan, dan ancaman keselamatan yang seharusnya tidak terjadi.
DPRD Juga Disorot: Anggaran Disahkan Tanpa Perhitungan Matang
Tidak hanya eksekutif, DPRD Kota Lubuklinggau juga dituding ikut bersalah. Sebagai lembaga pengesah anggaran, DPRD seharusnya melakukan kajian mendalam sebelum menyetujui proyek yang jelas tidak realistis.
“DPRD tidak hanya lalai, tapi juga gagal mengawasi. Anggaran disahkan tanpa analisis waktu dan cuaca. Ini bukan kesalahan teknis—ini kesalahan kebijakan,” tegas LAKI P45. Proses penganggaran sembrono itu berpotensi menimbulkan kerugian negara dan celah penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat Dirugikan, Pemerintah Cari Alasan Bukan Solusi
Banyak warga mengeluhkan kerugian akibat jalan yang terlantar, bahkan ada titik yang menyebabkan kendaraan terjebak dan rusak. Namun ironisnya, dinas terkait tidak mengambil tindakan cepat — pemerintah terlihat lebih sibuk mencari alasan daripada menyelesaikan masalah.
LAKI P45 Menuntut Tindakan Keras Tanpa Kompromi
Atas situasi kritis ini, LAKI P45 mendesak langkah-langkah tegas:
1. Evaluasi dan copot pejabat OPD yang terbukti lalai.
2. Audit menyeluruh terhadap semua proyek menjelang akhir tahun.
3. Tinjau ulang anggaran DPRD untuk mencegah pemborosan dan kerugian negara.
4. Perbaiki segera titik rawan kecelakaan sebelum ada korban jiwa.
“Pembangunan didukung, tapi bukan pembangunan asal-asalan. Pembangunan itu untuk rakyat, bukan untuk proyek yang amburadul. Jika pemerintah tidak mampu merencanakan, jangan sampai keselamatan masyarakat yang menjadi tumbalnya,” tutup Ahlul dengan tegas.
Penulis:kiki
