JAKARTA ,Investigasi.News -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fundamental perekonomian Indonesia masih kuat dan tidak mengarah pada krisis. Optimisme itu didasarkan pada sejumlah indikator makroekonomi yang terus menunjukkan perbaikan.
“Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” kata Purbaya dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Minggu (5/6/2026).
Fiskal Dijaga Pruden, Defisit di Bawah 3%
Dari sisi fiskal, Purbaya memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati. Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen,” jelasnya.
Selain itu, posisi utang pemerintah juga dinilai masih aman. Rasio utang terhadap PDB saat ini sekitar 40 persen, jauh di bawah rata-rata sejumlah negara lain.
“Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ujarnya.
Setiap Kebijakan Lewat Kajian Fiskal
Purbaya menjelaskan, setiap kebijakan strategis di tingkat kabinet selalu disertai kajian menyeluruh dari Kementerian Keuangan terkait risiko fiskal dan konsekuensi anggaran. Hasil analisis tersebut menjadi bahan pertimbangan Presiden sebelum mengambil keputusan.
Ia menegaskan seluruh kebijakan pemerintah diputuskan melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, dampak sosial, hingga kemampuan fiskal negara.
Perkuat Reformasi, Berantas Penyimpangan Pajak dan Bea Cukai
Di sisi lain, Purbaya memastikan reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat. Fokus utama adalah pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi aparatur yang terbukti melanggar.
Berbagai langkah pembenahan dilakukan mulai dari penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan integritas institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” pungkasnya.
Penulis :Red
Sumber :media bisnis ekonomi
