Khairunnisa Helmi Hasan Resmi Dilantik Jadi Ketua TP PKK TP Posyandu Provinsi Bengkulu

More articles

Bengkulu, investigasi.news – Khairunnisa Helmi Hasan, istri Gubernur Bengkulu, resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bengkulu untuk periode 2025-2030.

Pelantikan yang digelar secara serentak di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa Jakarta ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK dan TP Posyandu Nasional, Tri Tito Karnavian, pada Kamis (20/02/2025).

Dalam sambutannya, Tri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para istri gubernur yang baru dilantik sebagai Ketua TP PKK dan TP Posyandu di berbagai provinsi.

“Hari ini, sebanyak 34 Ketua TP PKK dan TP Posyandu Provinsi se-Indonesia resmi dilantik secara serentak. Sementara tiga provinsi lainnya akan menyusul setelah penyelesaian sengketa Pilkada,” kata Tito.

Baca Juga :  Bengkulu Luncurkan 10 Samsat Keliling, Dorong Pembayaran Non-Tunai QRIS untuk Naikkan PAD  

Ditambahkan Tito, bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal dari perjalanan panjang dalam mengabdi kepada masyarakat. Pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan menjadi tanggung jawab utama yang harus dijalankan secara optimal.

“Saya yakin ibu-ibu yang dilantik hari ini sudah memiliki pengalaman dan dedikasi yang luar biasa,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seorang ketua TP PKK dan TP Posyandu tidak hanya bertugas sebagai pemimpin organisasi, tetapi juga harus menjadi motivator yang mampu mendorong perubahan positif di tengah masyarakat.

“Dengan semangat dan komitmen bersama, gerakan PKK dan Posyandu diharapkan semakin maju serta memberikan dampak yang lebih luas,” tambahnya.

TP PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui berbagai program pemberdayaan, sementara Posyandu menjadi garda terdepan dalam layanan kesehatan dasar dan gizi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara TP PKK, TP Posyandu, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Baca Juga :  FABB Gelar Hearing ke DPRD Bengkulu, Sorot Pengelolaan APBD hingga Pelayanan Publik BENGKULU – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) mengagendakan pertemuan dengar pendapat atau hearing dengan DPRD Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat. Kegiatan ini bertujuan meminta klarifikasi dan penjelasan mendalam terkait sejumlah persoalan dan kasus yang mencuat serta menjadi perhatian publik di Bumi Rafflesia. Ketua dan perwakilan FABB mengonfirmasi rencana tersebut pada Rabu (22/6/2026). Menurutnya, pertemuan yang akan dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu ini sudah dipersiapkan matang, lengkap dengan sejumlah poin pertanyaan yang akan disampaikan langsung kepada pimpinan dan komisi terkait. “Kita dari FABB akan mengadakan hearing ke DPRD Provinsi Bengkulu. Tujuannya jelas, menanyakan langsung perkembangan dan penanganan kasus-kasus yang ada di provinsi ini. Kami ingin memastikan transparansi dalam setiap penanganan masalah, karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait proses hukum dan kebijakan pemerintah daerah,” ungkap perwakilan FABB. Beberapa isu utama yang akan disorot antara lain pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah, hingga kualitas pelayanan publik yang dinilai belum berjalan optimal. Pihaknya menegaskan, tidak boleh ada kasus yang mengendap atau dibiarkan tanpa kejelasan penyelesaian. “DPRD adalah wakil rakyat, harus menjadi jembatan aspirasi sekaligus pengawas utama jalannya pemerintahan. Kami tidak ingin ada hal yang ditutup-tutupi. Jawaban yang kami harapkan bukan sekadar penjelasan administratif, tetapi juga pemaparan substansi dan solusi nyata atas masalah yang ada,” tegasnya. Selain menagih kejelasan kasus, FABB juga akan mendorong DPRD untuk lebih aktif membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. Komunikasi dua arah dinilai sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan warga. “Kami siap menjadi mitra kritis pemerintah dan dewan. Jika ada kebijakan yang pro rakyat, kami pasti dukung sepenuhnya. Namun, jika ada hal yang menyimpang atau merugikan masyarakat, kami juga berkewajiban untuk bersuara dan mengingatkan,” tambahnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Provinsi Bengkulu belum memberikan konfirmasi resmi terkait jadwal pasti pelaksanaan hearing. Namun, Sekretariat DPRD menyatakan bahwa setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat akan selalu difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Langkah yang diambil FABB ini ternyata mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Warga menilai kegiatan ini sangat penting agar tidak muncul informasi yang simpang siur atau menimbulkan keraguan di tengah publik terkait berbagai isu daerah. Sesuai surat permohonan yang tertanggal 8 Juni 2026, hearing ini direncanakan berlangsung pada pekan depan. Nantinya, seluruh hasil pertemuan dan penjelasan yang diperoleh akan disampaikan kembali secara terbuka kepada masyarakat luas oleh pihak FABB.

“Kepada seluruh Ketua TP PKK dan TP Posyandu diharapkan agar senantiasa menjaga integritas, kepedulian, serta semangat gotong royong. Kepentingan masyarakat harus selalu diutamakan,” imbaunya.

Tito juga mendorong para ketua TP PKK dan TP Posyandu untuk segera menyusun program kerja prioritas yang mencakup ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, penyediaan makanan bergizi, serta peningkatan layanan Posyandu. Pelatihan bagi kader serta penerapan inovasi dan digitalisasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan efektivitas program.

“Diharapkan TP PKK dan TP Posyandu dapat terus menjalin koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah serta organisasi masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting demi keberhasilan program yang dijalankan,” ujarnya.

Baca Juga :  Kadis DikbudProv Buka Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk Di Unihaz Bengkulu

Selain itu, Ketua TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Bengkulu, Khairunnisa Helmi Hasan, mengatakan kesiapannya untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara TP PKK, Posyandu, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

“Saya siap menjalankan tugas ini dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan program Bantu Rakyat demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Ann)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest