MUKOMUKO, Investigasi.News— Pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke di Kabupaten Mukomuko dinilai belum berjalan terbuka dan terukur. Hingga kini, publik belum mendapatkan data resmi mengenai pembinaan, pengawasan ketertiban, maupun pembinaan kesehatan terhadap pekerja di sektor tersebut.
Redaksi menghimpun informasi adanya pekerja dari luar daerah yang bekerja secara berpindah-pindah di sejumlah tempat hiburan. Informasi tersebut belum dapat diverifikasi melalui data resmi, karena pemerintah daerah belum mempublikasikan hasil pengawasannya.
Ketiadaan data terbuka inilah yang dinilai menjadi sumber kegaduhan. Tanpa data, ruang publik mudah diisi asumsi, stigma, dan kecurigaan yang merugikan semua pihak, baik pengusaha, pekerja, maupun pemerintah sendiri.
*MEDIA MENGAWASI SISTEM, BUKAN MENGHAKIMI PEKERJA*
Pimpinan Media Rakyatmukomuko, Edi S., menegaskan redaksi tidak akan menuding pekerja sebagai sumber masalah. Yang dipertanyakan redaksi adalah kinerja sistem pengawasan negara.
“Yang harus dievaluasi adalah negara, bukan pekerja. Kalau pembinaan berjalan tertutup dan tidak terukur, jangan salahkan publik jika muncul pertanyaan. Jangan jadikan pekerja sebagai sasaran stigma,” tegas Edi S.
Menurutnya, setiap pekerja di sektor hiburan berhak atas pekerjaan yang layak, aman, bermartabat, serta perlindungan privasi. Tanpa data resmi dari Dinas Kesehatan dan aparat penegak hukum, tidak ada dasar bagi media maupun pihak mana pun untuk menyimpulkan adanya persoalan penyakit maupun penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan.
“Media tidak boleh menghakimi. Tugas media adalah meminta data, meminta jawaban, dan mengawasi kekuasaan,” ujarnya.
*PENGUSAHA MINTA DIBINA, BUKAN DITAKUTI PENUTUPAN*
Seorang pengusaha tempat hiburan di Mukomuko yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan karena alasan keamanan usaha, berharap penegakan Perda dilakukan dengan pendekatan pembinaan yang adil dan terukur.
“Kami tentu taat aturan dan siap dibina. Namun kami berharap, penegakan perda jangan terkesan dengan mudahnya menutup usaha atau mencabut izin. Intinya adalah ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan. Kami juga berusaha untuk menafkahi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Selama kita berusaha memenuhi ketentuan, pembinaan jauh lebih berarti daripada ancaman penutup,” ujar sumber tersebut.
Redaksi menilai suara pengusaha tersebut wajib didengar sebagai bagian dari prinsip keberimbangan. Penegakan hukum yang baik adalah yang membina sebelum menindak, bukan yang mengancam sebelum membuktikan.
*REDAKSI TAGIH KLARIFIKASI PEMKAB*
Sebagai pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi secara terbuka menagih klarifikasi kepada instansi terkait.
Kepada Satpol PP Mukomuko, redaksi menagih penjelasan sejauh mana pembinaan dan pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke telah dilakukan selama tahun 2026, serta apakah jadwal dan laporan hasil pembinaan tersebut dapat diakses publik.
Kepada Dinas Kesehatan Mukomuko, redaksi menagih penjelasan apakah telah ada program pembinaan kesehatan kerja bagi pekerja sektor hiburan yang dilakukan secara sukarela, rahasia, dan tidak diskriminatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepada Kepolisian, redaksi menagih penjelasan mengenai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di lingkungan tempat hiburan, termasuk penyalahgunaan narkoba, sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari ketiga instansi tersebut. Redaksi akan terus membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
*PENEGAKAN HARUS MELINDUNGI, BUKAN MENSTIGMA*
Edi S. menegaskan, penataan tempat hiburan tidak boleh dimaknai sebagai upaya mematikan usaha maupun merendahkan pekerja.
“Kalau pengawasan berjalan terbuka dan pembinaan berjalan manusiawi, pengusaha berjalan tenang, pekerja merasa dilindungi, pengunjung merasa aman, dan masyarakat tidak merasa terganggu. Ini untuk kebaikan semua pihak,” ujarnya.
Ia mengingatkan, setiap orang berhak menafkahi diri secara layak dan terhormat. Tugas pemerintah bukan semata mengawasi, melainkan melindungi rakyatnya agar dapat bekerja dalam kondisi yang layak, aman, sehat, dan bermartabat.
Wartawan:HD
