MUKOMUKO, Investigasi.News— Enam tahun. Itu bukan waktu sebentar. Itu waktu yang cukup untuk seorang anak masuk SD sampai lulus. Itu waktu yang cukup untuk janji dibuktikan, atau janji dibiarkan busuk begitu saja.
Tapi di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, enam tahun hanya diisi satu kata yang sama, menunggu.
Menunggu Jalan Pondok Lama diperbaiki. Menunggu usulan tidak hilang lagi. Menunggu wakil rakyat benar-benar berjuang, bukan sekadar datang saat Musrenbang lalu menghilang saat pembahasan anggaran.
Kini, menjelang APBD 2027, kabar tak pasti itu kembali menghantui warga. Usulan Jalan Pondok Lama kembali terancam tidak jelas nasibnya. Dan kesabaran warga sudah sampai di ujung tanduk.
“Keresahan ini jika terus diabaikan tanpa kejelasan, akan menjadi bom waktu yang suatu saat meledak di tangan kita semua. Jangan sampai kekecewaan yang terpendam selama bertahun-tahun itu meluap karena tidak ada satu pun pihak yang merasa perlu menjawab kami,” ungkap seorang tokoh masyarakat kepada awak media, dengan suara bergetar menahan amarah.
KAMI BUKAN ANAK TIRI DI TANAH SENDIRI
Warga Lubuk Sanai tidak minta gedung mewah. Tidak minta proyek mercusuar. Mereka hanya minta jalan yang layak dilalui tanpa mempertaruhkan nyawa.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya memohon agar tidak diperlakukan seolah-olah kami adalah anak tiri di tanah kelahiran kami sendiri. Pembangunan itu bermakna jika dirasakan secara merata, bukan hanya di jalan-jalan utama yang sering dilewati pejabat, tetapi juga di pelosok desa tempat ratusan jiwa menjalani kehidupan mereka setiap hari,” ujar warga tersebut.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi pedih. Karena selama enam tahun, warga merasa hanya didengar saat dibutuhkan suaranya, lalu dilupakan saat anggaran dibagi.
JANGAN COBA-COBA CORET TANPA ALASAN
Perwakilan masyarakat kini bicara dengan nada yang jauh lebih keras. Bukan lagi memohon. Tapi menuntut.
“Kesabaran kami telah diuji cukup lama. Jika di Badan Anggaran DPRD usulan ini justru dibatalkan atau dicoret begitu saja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, maka itu bukan sekadar menolak pembangunan. Itu adalah menampar wajah rakyat yang telah menunggu dengan tertib selama enam tahun. Sampaikanlah ini dengan lantang, kami tidak akan berdiam diri. Kami akan menelusuri, kami akan menanyakan, dan kami akan mencari tahu ke mana sebenarnya prioritas pembangunan daerah ini diarahkan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, status usulan Jalan Pondok Lama di APBD 2027 masih berupaya dikonfirmasi kepada Bappeda, Dinas PUPR, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mukomuko.
Warga menuntut jawaban yang jujur, bukan jawaban yang mengambang.
“Jika setiap tahun usulan kami selalu hilang tanpa alasan yang jelas, maka wajar jika kami bertanya, ada kepentingan apa yang lebih mendesak daripada keselamatan nyawa warga. Apakah dana yang seharusnya untuk kami dialihkan ke tempat lain. Apa sebenarnya yang salah dengan Lubuk Sanai. Apakah suara kami memang terlalu kecil untuk didengar,” ujar warga.
Itu bukan tuduhan. Itu pertanyaan rakyat yang sudah terlalu lama tidak dijawab.
MUSRENBANG JANGAN JADI PESTA PENCATATAN ASPIRASI YANG DIBUANG
Kekecewaan warga paling dalam bukan soal jalan rusak. Tapi soal proses yang terasa dikhianati.
“Kami sudah disuruh menyusun rencana di Musrenbang Desa, di Musrenbang Kecamatan. Kami hadir, kami berdiskusi, kami berharap. Namun jika di tingkat tertinggi usulan itu dibuang begitu saja, lalu untuk apa semua upaya itu. Jangan jadikan Musrenbang sekadar seremonial untuk mencatat aspirasi rakyat yang pada akhirnya diabaikan,” ujar warga.
Bagi warga, Musrenbang yang hasilnya dibuang begitu saja adalah penghinaan terhadap partisipasi rakyat. Rakyat disuruh bermusyawarah, disuruh bermimpi, lalu mimpi itu dicoret di ruang ber-AC tanpa pernah dijelaskan alasannya.
“Tugas anggota dewan bukanlah sekadar duduk di ruang rapat yang ber-AC sejuk. Tugas Anda adalah menjemput aspirasi rakyat dan memperjuangkannya sampai terwujud. Ini bukan ancaman, ini pengingat, mandat rakyat itu ada batas waktunya,” tegas warga.
DPRD DAPIL XIV KOTO, JANGAN HANYA MUNCUL SAAT PEMILU
Kini semua mata warga tertuju kepada wakil rakyat dari Dapil XIV Koto. Warga tidak mau lagi mendengar alasan. Warga mau melihat perjuangan nyata di ruang pembahasan.
“Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota DPRD yang berasal dari XIV Koto, inilah saatnya kehadiran Bapak Ibu terasa maknanya. Perjuangkanlah usulan ini di ruang pembahasan. Tegaskanlah bahwa Jalan Pondok Lama bukan sekadar nama di atas peta. Ia adalah urat nadi kehidupan ratusan warga yang setiap hari mempertaruhkan keselamatannya di jalan itu. Pastikan anggarannya ada, pastikan pelaksanaannya nyata. Jangan biarkan kami kecewa untuk ketujuh kalinya,” ujar warga.
Seorang sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan menyampaikan peringatan keras agar kebutuhan dasar warga tidak dijadikan komoditas politik.
“Jadikanlah ini peringatan serius, jangan pernah menjadikan Desa Lubuk Sanai dan Jalan Pondok Lama sebagai korban dari tarik-ulur kepentingan politik yang tidak kami pahami. Pembangunan itu milik semua warga, terlepas dari perbedaan pilihan politik masing-masing,” ujarnya.
JANGAN DATANG LAGI HANYA SAAT PILKADES DAN PEMILU
Warga juga menitipkan pesan yang paling pedas untuk para politisi.
“Cukup sudah kata-kata manis yang terucap lalu hilang. Cukup sudah janji-janji yang indah namun kosong isinya. Kini kami tidak butuh pidato yang menyentuh hati. Kami butuh anggaran yang jelas, jadwal yang pasti, dan pekerjaan yang terlihat di lapangan. Itu saja. Sesederhana itu,” ujarnya.
“Jangan hanya datang saat Pilkades dan Pemilu. Jangan hanya ingat Lubuk Sanai saat butuh suara. Ingatlah Lubuk Sanai saat anggaran dibahas. Di sanalah kehadiran wakil rakyat benar-benar diuji,” tambah warga lain.
Penantian enam tahun kini sampai di titik paling menentukan.
“Puncak kesabaran kami telah berada di ujung tanduk. Masih ada waktu untuk membuktikan bahwa kami tidak dilupakan. Namun jika pada akhirnya tahun 2027 pun berlalu tanpa ada perubahan yang nyata di Jalan Pondok Lama, maka ketahuilah, rakyat tidak akan lagi bertanya dengan sopan. Kami akan menuntut jawaban di mana pun berada. Bukti nyata adalah satu-satunya bahasa yang kami pahami sekarang. Kami menunggu. Dan seluruh mata masyarakat sedang memperhatikan,” tutup warga.
Ruang hak jawab dan hak koreksi terbuka bagi semua pihak yang disebutkan dalam berita ini, sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pembahasan APBD 2027 akan terus dikawal hingga ada keputusan resmi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
(Tim Redaksi / HD)
