MUKOMUKO, Investigasi.News– Aroma praktik percaloan jabatan dan jual beli pekerjaan kian pekat tercium di Kabupaten Mukomuko.Nama Bupati, lingkaran terdekat kekuasaan, serta sejumlah pejabat Pemkab diduga secara terang-terangan dicatut oknum tak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat yang sedang membutuhkan penghidupan.
Fakta ini bukan sekadar bisik-bisik kosong, karena sejumlah korban telah angkat bicara setelah jutaan rupiah melayang sia-sia.
Berdasarkan hasil penelusuran mendalam, terungkap modus jahat yang dijalankan secara terstruktur. Seorang oknum yang mengaku berprofesi sebagai wartawan sekaligus mengklaim sebagai bagian dari “ring satu” atau lingkaran terdekat Bupati Mukomuko, diduga berani memperdagangkan pengaruh.
Dengan lantang ia menyebut nama pemimpin daerah dan para pejabat strategis untuk meyakinkan korbannya, seolah semua jalur penerimaan kerja—baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta—ada di dalam genggamannya.
Oknum ini menawarkan beragam posisi menggiurkan: mulai dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga non-ASN, pegawai bank, satpam, hingga karyawan perusahaan swasta. Syaratnya tegas: sejumlah uang tunai yang nilainya tidak main-main, berkisar belasan hingga puluhan juta rupiah, dibungkus dalih biaya pengurusan dan administrasi.
Yang paling memiriskan hati, korban bukan hanya dari kalangan awam. Bahkan rekan sejawat—sesama wartawan yang seharusnya lebih paham dan waspada—terjebak dalam jeratan janji manis tersebut.
Seorang wartawan mengaku telah merogoh kocek senilai total Rp21 juta rupiah agar keluarganya bisa ditempatkan bekerja di salah satu perusahaan ternama di Mukomuko. Namun, setelah uang diterima lunas, janji palsu itu pun menguap.
“Awalnya sangat meyakinkan, seolah semua sudah diatur oleh pejabat tinggi. Begitu uang di tangan, sikapnya berubah drastis. Sulit ditemui, banyak alasan penundaan, hingga akhirnya nomornya diblokir dan tak bisa dihubungi lagi sama sekali,” ungkap sumber yang menjadi korban, enggan disebutkan identitasnya demi keselamatan diri dan keluarga.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan tajam sekaligus keprihatinan mendalam di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin nama baik Bupati, wibawa instansi pemerintah, dan nama pejabat teras Mukomuko bisa diperjualbelikan dengan semudah itu? Jika hal ini benar-benar terjadi, maka ini bukan sekadar kasus penipuan biasa, melainkan kejahatan yang merusak sendi-sendi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
Pengamat sosial setempat menegaskan, sikap diam tidak lagi bisa diterima. Pemerintah Kabupaten Mukomuko dinilai wajib bertindak tegas.
“Mencatut nama pemimpin untuk mencari keuntungan pribadi adalah tindakan pengkhianatan yang sangat berbahaya. Ini perlahan akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. Jika didiamkan, citra baik yang dibangun susah payah akan hancur seketika,” tegas pengamat tersebut.
Masyarakat pun dengan lantang mendesak aparat penegak hukum dan pihak berwenang untuk tidak menutup mata. Seluruh rangkaian dugaan praktik percaloan jabatan ini harus segera dibongkar, diselidiki hingga ke akar-akarnya, dan diusut secara transparan. Masyarakat menuntut kejelasan: apakah benar ada dukungan dari pihak dalam lingkaran kekuasaan, atau oknum ini hanya menumpang nama besar semata demi menumpuk keuntungan pribadi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi maupun klarifikasi dari pihak Pemkab Mukomuko maupun pejabat-pejabat yang namanya disebut-sebut dalam kasus ini. Publik menanti langkah nyata, bukan sekadar keheningan yang makin memperkuat dugaan buruk yang beredar luas.
Wartawan: Hidayat
