JAKARTA, Investigasi.News — Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari. menyuarakan dorongan agar anak-anak panti asuhan mendapat prioritas masuk Sekolah Rakyat atau SR dalam Rapat Kerja bersama Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS RI di Senayan, Jakarta, Senin 15 September 2026.
Dorongan itu menjadi satu dari enam poin penting yang disampaikan Elisa kepada Menteri Sosial RI. Elisa meminta Kemensos berkolaborasi dengan panti-panti asuhan agar anak-anak yang telah menginjak usia SD dapat diprioritaskan untuk bersekolah di Sekolah Rakyat.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak yang berada di panti asuhan, terutama yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Tak hanya soal anak panti, Elisa juga meminta Kemensos untuk secara masif mengajak dan memastikan anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 agar dapat bersekolah di Sekolah Rakyat demi menjamin masa depan pendidikan mereka.
“Bansos dan akses pendidikan harus benar-benar sampai kepada yang berhak. Ini soal keadilan bagi masyarakat di daerah,” tegas Elisa.
DESAK PERCEPATAN SEKOLAH RAKYAT DI MUKOMUKO
Dalam kesempatan yang sama, Elisa juga mendesak percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Mukomuko. Ia meminta agar kuota untuk jenjang SMP dan SMA segera ditambah.
Ia juga meminta kejelasan terkait kelanjutan pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat, apakah mereka akan dijamin mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Elisa juga meminta Kemensos dan BPS duduk bersama mencari solusi agar persoalan perubahan desil yang selama ini menghambat penyaluran bansos dapat segera ditangani.
SOROTI DATA DESIL DI HADAPAN KEPALA BPS
Sementara kepada Kepala BPS RI, Elisa menyampaikan tiga masukan terkait pembenahan data kemiskinan. Ia menyoroti banyaknya keluhan masyarakat Bengkulu terkait ketidakakuratan data desil yang berdampak pada tidak tepatnya sasaran penerima bansos.
Elisa meminta BPS berkolaborasi dan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga RT dan RW dalam proses pendataan. Ia menilai aparat di tingkat paling bawah itulah yang paling memahami kondisi ekonomi riil masyarakat.
Ia juga mendesak BPS mempercepat proses perubahan status desil dari yang semula tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali. Serta meminta BPS melakukan sosialisasi secara masif hingga ke desa dan kelurahan mengenai tata cara pengajuan perubahan desil.
Penulis: Redaksi
