JAKARTA, Investigasi.News— Polri terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan Astacita Presiden. Melalui Satgas Ketahanan Pangan, Polri mendorong Polda jajaran mengoptimalkan potensi wilayah, meningkatkan produksi, memberdayakan masyarakat, serta membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengembangan kawasan pangan Muara Gembong oleh Polda Metro Jaya menjadi salah satu contoh bagaimana dukungan terhadap ketahanan pangan dapat diterjemahkan di tingkat kewilayahan.
“Ketahanan pangan merupakan bagian dari program pemerintah dan menjadi salah satu agenda yang didukung Polri. Polri melalui Satgas Ketahanan Pangan mendorong jajaran untuk mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Muara Gembong menjadi salah satu contoh bagaimana potensi tersebut dikembangkan bersama masyarakat,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).
Muara Gembong: Produksi dan Pemberdayaan Masyarakat
Kawasan Muara Gembong yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam.
Dalam panen raya pada 28 September 2026, dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang, terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname dan 1.000 kilogram udang pancet. Selain itu, dihasilkan sekitar 4.000 butir telur ayam.
Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari berapa ton hasil panen. Kita juga melihat apakah masyarakat terlibat, apakah produksinya berkelanjutan, apakah ada nilai ekonomi, dan apakah hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” jelas Trunoyudo.
Setelah panen, kawasan tersebut diarahkan kembali pada proses penebaran benih dan budidaya berikutnya sehingga produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Pola seperti ini yang dapat dikembangkan Polda jajaran. Tidak harus ikan atau udang. Wilayah pertanian dapat mengembangkan tanaman pangan, wilayah peternakan mengembangkan protein hewani, dan wilayah pesisir mengembangkan perikanan,” katanya.
17 Polda Kembangkan Bawang Putih
Selain perikanan dan peternakan, Satgas Ketahanan Pangan Polri terus mendorong pengembangan komoditas pertanian, salah satunya bawang putih.
Berdasarkan monitoring Minggu ke-5 per 24 September 2026, terdapat 17 Polda dengan total potensi lahan bawang putih sebesar 1.550,06 hektare.
Dari jumlah tersebut, 215,07 hektare atau 13,87 persen telah tertanam, sedangkan 1.334,99 hektare atau 86,13 persen belum tertanam.
Capaian penanaman tertinggi berada di Polda Bali dan Polda Sulawesi Tengah, masing-masing 100 persen, disusul Polda Jawa Barat 36 persen dan Polda NTB 22 persen. Sementara Polda Sulawesi Barat belum melaksanakan penanaman dengan potensi lahan 0,50 hektare.
Percepatan penanaman terus dilakukan dengan fokus pada ketersediaan bibit, kesiapan lahan, sarana pengairan dan kesesuaian masa tanam.
Satgas juga berkoordinasi dengan kelompok petani penghasil bibit bawang putih di NTB dan Jawa Timur, yang masing-masing memiliki kapasitas sekitar 100 ton bibit, dengan harga sekitar Rp50.000 per kilogram.
“Setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, Polri mendorong jajaran untuk melakukan pemetaan potensi sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi, mulai dari bibit, pengairan hingga kesesuaian masa tanam,” ujar Trunoyudo.
Bakomsus Pertanian Jadi Penguat
Untuk memperkuat kemampuan teknis, Polri juga menyiapkan Bakomsus dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait.
Personel dengan kompetensi tersebut dapat memperkuat pendampingan teknis dan pengelolaan produksi pangan di lapangan.
“Bakomsus pertanian, perikanan, peternakan dan gizi merupakan bagian dari penguatan SDM. Kita ingin personel di lapangan memiliki kompetensi yang dapat mendukung masyarakat dan program ketahanan pangan secara lebih teknis,” jelas Trunoyudo.
Menurutnya, Muara Gembong dapat menjadi referensi bagi Polda jajaran, tetapi bukan untuk disalin secara seragam.
“Yang perlu direplikasi adalah prinsipnya: petakan potensi wilayah, libatkan masyarakat, kuatkan produksi, siapkan SDM, jaga keberlanjutan dan bangun jalur pemanfaatan hasil. Komoditasnya dapat berbeda sesuai kekuatan masing-masing daerah,” tuturnya.
Trunoyudo menambahkan, ketahanan pangan dan MBG dapat saling memperkuat karena produksi lokal yang berkembang dapat menjadi bagian dari rantai pasok SPPG.
“Ketahanan pangan kita kuatkan dari hulu, masyarakat menjadi penggeraknya, dan rantai pasok menjadi penghubungnya. Hasil produksi kemudian dapat mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis sebagai program pemerintah,” pungkas Trunoyudo.
