Bengkulu, Investigasi.News— Jangan lagi ada pasien yang sudah terbaring sakit di rumah sakit, tapi justru disuruh berjuang sendiri mengurus BPJS-nya yang nonaktif.sabtu 14/11/2026
Pesan keras itu disampaikan Sumardi. Menurutnya, ketika pasien sudah terlantar di rumah sakit, tanggung jawab menghidupkan kembali kepesertaan BPJS bukan lagi di pundak keluarga pasien, melainkan wajib diambil alih oleh pemerintah.
“Kalau pasien sudah terlantar di rumah sakit, BPJS-nya wajib dihidupkan pemerintah,” tegas Sumardi
Pernyataan itu menyentil praktik yang masih sering dikeluhkan warga. Pasien datang dalam kondisi gawat, keluarga panik, tapi pelayanan tersendat hanya karena status BPJS nonaktif, menunggak, atau belum terdaftar.
Padahal, kata Sumardi, negara tidak boleh menjadikan persoalan administrasi sebagai alasan untuk menunda penyelamatan nyawa. Urusan kertas bisa menyusul. Urusan nyawa tidak bisa menunggu.
“Jangan dibalik. Yang sakit itu dilayani dulu, diaktifkan dulu, dijamin dulu. Administrasi bisa diurus setelah pasien selamat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial harus hadir sebagai penjamin di saat kritis. Bukan sekadar memberi arahan, tapi benar-benar mengaktifkan kepesertaan, menjembatani dengan BPJS Kesehatan, dan memastikan rumah sakit tidak menolak atau menelantarkan pasien.
Sebab, bagi keluarga miskin, mengurus reaktivasi BPJS di tengah anggota keluarga yang sedang sekarat bukan hanya sulit, tapi tidak manusiawi. Mereka tidak punya waktu, tidak punya tenaga, dan seringkali tidak punya biaya.
“Kalau sudah di rumah sakit, itu artinya sudah darurat. Di situlah negara diuji. Mau hadir atau mau abai,” tambah Sumardi.
Ia juga mengingatkan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar tidak menjadikan status kepesertaan sebagai pintu penolakan. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan awal, melakukan triase, stabilisasi, dan memastikan pasien mendapat tempat perawatan yang layak.
Menurutnya, selama ini banyak keluarga yang terpaksa berutang, menjual barang, bahkan pulang paksa hanya karena takut biaya membengkak saat BPJS nonaktif. Padahal, jika pemerintah bergerak cepat, persoalan itu bisa dicegah.
“Jangan sampai ada lagi pasien yang meninggal hanya karena BPJS-nya mati. Yang mati itu kartunya, bukan manusianya. Manusianya wajib diselamatkan,” tegasnya.
Sumardi mendesak agar mekanisme reaktivasi darurat dipermudah dan dipercepat. Cukup dengan KTP, surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, dan verifikasi cepat dari Dinas Sosial, kepesertaan pasien harus bisa langsung aktif kembali dalam hitungan jam, bukan hari.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyediakan petugas khusus atau PIC di rumah sakit yang bertugas mengurus pasien terlantar, sehingga keluarga tidak dibiarkan kebingungan mondar-mandir antara rumah sakit, Dinas Sosial, dan kantor BPJS.
“Pemerintah jangan hanya mengimbau. Pemerintah harus menjamin. Kalau ada pasien terlantar, pemerintah yang wajib menghidupkan BPJS-nya. Titik,” tutupnya.
Ruang konfirmasi dan hak jawab terbuka bagi pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan pihak rumah sakit terkait untuk memberikan penjelasan atas mekanisme reaktivasi BPJS bagi pasien yang sedang dirawat.
(Tim Redaksi)
