Mukomuko, Investigasi. News– Suasana penuh ketertiban dan kedamaian menyelimuti halaman Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelida) Kabupaten Mukomuko pada Kamis pagi ini. Sebuah aksi damai digelar oleh sejumlah warga masyarakat petani yang terdampak rencana Pembangunan Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan Batalyon Yonif TP, yang direncanakan berdiri di atas lahan pertanian produktif wilayah Kecamatan Sungai Rumbai.
Aksi yang berlangsung tertib ini bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan negara, melainkan wujud tanggung jawab moral dan upaya luhur untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi keresahan bersama. Dalam pertemuan yang berjalan hangat dan penuh semangat persaudaraan, Komandan Kodim 0428/Mukomuko, Letkol Inf Yokki Firmansyah, hadir langsung untuk mendengarkan serta menegaskan posisi jernih dari masyarakat setempat.
“Perlu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah, bahwa para petani Kecamatan Sungai Rumbai sama sekali tidak menolak kehadiran pembangunan Batalyon Yonif TP ini. Justru sebaliknya, kami sepenuhnya mendukung langkah strategis pemerintah demi pertahanan dan kemajuan daerah ini,” tegas Letkol Inf Yokki Firmansyah menyampaikan sikap bulat para warga dalam dialog bersama.
Di balik dukungan yang utuh tersebut, terdapat satu hal mendasar yang menjadi perhatian mendalam dan tuntutan keadilan para petani: yakni kepastian hukum dan masa depan atas lahan yang telah lama mereka garap dan dijadikan sumber penghidupan keluarga. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Mukomuko dapat segera menghadirkan solusi yang transparan, adil, dan manusiawi.
Apabila rencana pembangunan tersebut kelak benar-benar direalisasikan, masyarakat memohon agar kebijakan yang diambil tidak mengorbankan hak hidup warga. Penyediaan lahan pengganti yang layak atau penyelesaian hak yang adil menjadi harapan utama agar tidak terjadi kerugian yang merugikan pihak yang lemah.
Menurut penekanan Komandan Kodim, aspirasi yang disampaikan masyarakat murni bertujuan mulia, bukan untuk menghambat program strategis negara sedikit pun. Gerakan ini semata-mata bertujuan mencari kepastian hukum agar warga yang terdampak tidak kehilangan sumber mata pencaharian dan jatuh ke dalam kemiskinan baru akibat pembangunan tersebut.
Masyarakat menaruh harapan besar kepada seluruh pihak berwenang agar senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah, dialog terbuka, dan kearifan lokal dalam menyikapi persoalan ini. Pembangunan yang agung dan bermanfaat bagi negara hendaknya dapat berjalan beriringan tanpa mengabaikan hak-hak warga yang telah lama menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak perorangan adalah kunci terciptanya keharmonisan dan keberkahan kemajuan di tanah Mukomuko tercinta.
(HD)
