
BENGKULU, Investigasi.News -Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu membongkar dugaan penyimpangan distribusi pupuk subsidi di wilayah Bengkulu Utara. Tiga orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Imam Wijayanto, pada Jumat (20/11/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua unit truk yang masing-masing mengangkut kurang lebih 10 ton pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea. Total pupuk yang diamankan mencapai 20 ton.
Truk yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut dibawa dari Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, menuju Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara.
“Pengungkapan perkara yang dilakukan Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu, telah diamankan sebanyak dua unit truk dengan muatan 20 ton pupuk subsidi jenis Urea, sementara penyidik juga telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka,” ungkap Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Imam Wijayanto.

Para tersangka masing-masing berinisial JE (24), warga Marga Sakti Sebelat, Bengkulu Utara, kemudian AS (44), warga Air Rami, Mukomuko, dan GA, warga Putri Hijau, Bengkulu Utara. Ketiganya diduga berperan sebagai pembeli pupuk dan penjual pupuk kepada para petani.
“Ketiganya selaku pembeli pupuk dan penjual ke para petani di wilayah Kaur dan Bengkulu Utara,” sambungnya.
Hingga saat ini, polisi masih mendalami peran maupun keterlibatan tersangka lain dalam perkara dugaan mafia pupuk bersubsidi tersebut. Selain tersangka, polisi juga menyita dua unit mobil jenis truk, 20 ton pupuk bersubsidi jenis Urea, serta lima unit handphone.
Ketiga tersangka dijerat Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 20 huruf c KUHP, dimana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang ditetapkan sebagai barang dan jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.






