MUKOMUKO ,Investigasi.News– Di tengah pesatnya kemajuan digital dan kebebasan berekspresi yang terbuka lebar, kinerja komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko dinilai masih jauh dari harapan.
Lemahnya pengelolaan informasi justru memicu polarisasi pendapat di masyarakat, bahkan diduga menjadi sisa persaingan politik pasca Pilkada yang tak kunjung usai. Kamis 14/5/2026
Demikian ditegaskan Direktur Oemah Demokrasi Mukomuko, Irsyad, dalam pengamatannya terkait dinamika informasi yang berkembang belakangan ini. Menurutnya, ruang publik saat ini justru diisi oleh perdebatan tak berdasar dan sentimen pribadi yang mulai menembus batas privasi, padahal kondisi tersebut sangat meresahkan dan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.
Irsyad menilai, akar permasalahannya bukan karena program pembangunan berjalan kacau, melainkan karena penyebaran informasi pemerintah yang tidak terintegrasi dengan baik. Banyak akun media sosial yang tampil seolah menjadi corong resmi pemerintah, namun gagal memberikan penjelasan yang utuh dan substansial saat menghadapi tanggapan masyarakat. Alih-alih menjernihkan pemahaman, keberadaan akun-akun ini justru memperkeruh suasana dan memicu pembelahan dukungan.
Kondisi ini, kata Irsyad, makin berat dijalankan di tengah tekanan keuangan negara yang seret mulai dari pusat hingga daerah. Pemerintah dituntut bekerja cepat, hemat, namun tetap transparan untuk memenuhi harapan rakyat yang kian tinggi. Di sinilah letak kegagalan saat ini: kerja nyata pemerintah tidak didukung oleh komunikasi publik yang kuat dan terarah.
“Kondisi ini sangat tidak sehat bagi masa depan pemikiran dan peradaban daerah. Padahal masyarakat Mukomuko dikenal sangat menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling asah, asih, dan asuh yang terbukti mampu menjaga kerukunan meski beragam latar belakang,” tegas Irsyad.
Oleh karena itu, Irsyad menuntut agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dan mewakili pemerintah secara resmi segera mengambil langkah nyata. Ia mendesak Dinas Kominfo melakukan “penetrasi” yang kuat ke ruang publik dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mengendalikan narasi dan menjernihkan informasi yang beredar.
Peran strategis ini mutlak dibutuhkan agar seluruh perangkat daerah dapat kembali fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa terusik isu yang berkembang liar, sehingga hasil pembangunan dapat terlihat maksimal di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan masyarakat yang tinggi.
Sebagai penutup, Irsyad menegaskan bahwa tulisan ini bukan bermaksud menentang, melainkan sebagai kritik membangun. Seluruh warga Mukomuko sangat berharap pemerintah dapat menjalankan amanah dengan konsisten serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penulis; Irsyad
