BENGKULU ,Investigasi.News– Anggota DPRD Kota Bengkulu, Dedy Yanto, menyelenggarakan reses pertama masa sidang I tahun 2026 di Perumahan Griya Azzahra, RT 26 Kelurahan Bentiring, Minggu (15/2/2026). Acara yang dihadiri perwakilan Dinas PUPR, BPJS Kesehatan, camat, lurah, tokoh masyarakat serta warga RT 22 dan RT 26 ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Dalam forum terbuka yang penuh dialog, warga mengemukakan keluhan utama terkait infrastruktur, antara lain jalan yang berlumpur saat musim hujan sehingga anak-anak harus membungkus sepatu dengan plastik, minimnya lampu penerangan jalan, dan distribusi air bersih yang belum stabil. Selain itu, juga ada permasalahan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang menjadi perhatian.
Dedy Yanto mengajak warga untuk tetap peduli pada lingkungan sosial, menyebutkan kasus tragis anak SD di luar daerah sebagai pengingat pentingnya solidaritas antar tetangga. “Kita bertanggung jawab pada tetangga kanan-kiri. Jangan biarkan ada yang kesulitan tanpa kita tahu,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peran RT dan RW dalam menyampaikan aspirasi warga, dengan menyatakan bahwa “perjuangan untuk masyarakat itu ibadah”.
Soal wilayah RT 26 yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedy menegaskan bahwa warga tetap berhak mendapatkan layanan pemerintah kota karena mereka merupakan penduduk Kota Bengkulu yang membayar pajak dan memiliki sertifikat tanah yang sah. “Mereka warga Kota Bengkulu. Administrasi dan interaksi pemerintahannya jelas ke kota. Maka pembangunan wajib hadir,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warga, Dedy Yanto menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Wali Kota Dedy Wahyudi. Melalui sambungan virtual, Wali Kota memastikan komitmen untuk melanjutkan perbaikan jalan, drainase, dan lampu jalan. “Kita lanjutkan perbaikan jalan, drainase, dan lampu jalan. Mohon terus diingatkan,” ucap Dedy Wahyudi.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD, Dedy Yanto juga akan mendorong peningkatan porsi dana infrastruktur tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa proposal dari warga telah beberapa kali diajukan dan akan dikawal hingga terealisasi.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan menjelaskan tentang kepesertaan nonaktif akibat kebijakan pusat yang berlaku sejak 1 Februari 2026. DPRD meminta agar data warga terdampak dikumpulkan untuk dicarikan solusi yang tepat.
“Reses ini bukan seremonial. Kami datang untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi,” tutup Dedy Yanto. Warga berharap berbagai perbaikan yang diusulkan dapat segera terealisasi agar aktivitas sehari-hari dan perekonomian lingkungan dapat berjalan dengan lancar.
Penulis :Ny
