Bengkulu, Investigasi.news – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil VI, H. Herwin Suberhani, SH., MH, dari Fraksi Gerindra, telah melaksanakan kegiatan reses di tiga desa berbeda, yaitu Desa Sukajaya, Desa Durian Seginim, dan Desa Jeranglah Tinggi. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, dimulai pada 25 Februari 2025 hingga 27 Februari 2025.
Pada Selasa (25/02/2025), reses dilaksanakan di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selama reses, masyarakat Desa Sukajaya menyampaikan beberapa aspirasi terkait kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Salah satunya, warga mengajukan permohonan untuk penambahan tiang listrik di beberapa gang yang ada di desa, guna meningkatkan kualitas pasokan listrik di kawasan tersebut.
Kemudian, mereka juga mengusulkan pembangunan drainase di Depan ponpes dikarenakan sering terjadi banjir ketika hujan, serta masyarakat juga meminta pembuangan tong untuk penanggulangan sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. BSL tidak hanya terbatas pada bantuan hewan qurban, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas fisik yang dapat mendukung kesejahteraan warga.
Pimpinan Ponpes di desa tersebut turut menyampaikan permohonan bantuan untuk pembangunan ruang kelas guna meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren tersebut.
Masyarakat juga meminta perhatian terkait pembangunan jalan usaha tani yang dinilai sangat penting untuk mempermudah akses pertanian. Terakhir, warga menyampaikan keluhan terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh asap pabrik PT. BSL, yang mengakibatkan rumah mereka terpapar debu dari pabrik tersebut.
Pada hari kedua, Rabu (26/02/2025), reses dilaksanakan di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sejumlah aspirasi disampaikan, di antaranya masalah pendidikan, di mana masyarakat mengusulkan agar program makan bersama gratis (MGM) untuk anak-anak dialihkan kepada ibu hamil dan menyusui guna mencegah stunting.
Mereka juga meminta agar sekolah dapat menyediakan fasilitas gratis, mereka mengeluhkan belum meratanya BPJS gratis, kelangkaan gas LPG melon yang sudah dua bulan tidak masuk, serta masalah drainase dan pembangunan infrastruktur yang belum memadai.
Masyarakat juga mengusulkan pembenahan sistem pengelolaan sampah di desa, agar ada sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan irigasi untuk areal persawahan yang saat ini kekeringan. Herwin menyambut baik aspirasi masyarakat dan siap untuk menindaklanjuti dengan klarifikasi lebih lanjut.
Hari ketiga reses, Kamis (27/02/2025), digelar di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Masyarakat menyampaikan sejumlah permohonan seperti perbaikan pelayanan di RSUD Kabupaten Manna, pengaliran air PDAM yang sudah dua bulan terhenti, serta pembangunan jembatan penghubung Jeranglah Tinggi ke Sedijis yang sudah lama menjadi wacana.
Mereka juga mengajukan permohonan pemasangan tiang listrik, pembenahan drainase di depan SPBU mini, serta pembangunan lapangan bola kaki yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Selain itu, masyarakat mengusulkan agar sumur bor dibangun sebagai pengganti PDAM, serta memperbaiki sinyal TV digital yang masih belum merata. Serta penolakan terhadap usulan perubahan nama daerah Bengkulu menjadi “Bumi Merah Putih”, yang dianggap tidak sesuai dengan sejarah, dan mereka menginginkan agar nama tersebut tetap “Bumi Raflesia”.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Herwin berjanji untuk membawa seluruh usulan masyarakat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya meminta kepada pemerintah kabupaten bengkulu selatan untuk dapat selalu bersinerji dan berkordinasi kepada pemerintah daerah Provinsi Bengkulu karena hal tersebut berhubungan dengan kepentingan masyarakat,”tutupnya.
Dengan terlaksananya reses ini, Herwin Suberhani berharap dapat terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebutuhan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada. (Adv)
