Mukomuko, Investigasi.News -Pers bukan alat untuk menyenangkan kekuasaan – itu amanah konstitusional untuk menjaga agar kekuasaan tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Ketika profesi yang mulia ini ditekan, bukan hanya keberanian wartawan yang diuji, melainkan integritas seluruh sistem negara hukum yang kita junjung tinggi.
Kenyataan yang terjadi, termasuk kasus dugaan pemberitaan terkait Desa Bunga Tanjung di Mukomuko, Bengkulu, menunjukkan betapa krusialnya sikap terbuka dari institusi negara. Ketika laporan masyarakat mendapatkan tanggapan resmi, yang seharusnya muncul adalah langkah klarifikasi yang transparan – bukan diam yang menyembunyikan rahasia, atau bahkan intimidasi yang mencederai hak rakyat untuk mengetahui. Ancaman terhadap jurnalis, gangguan platform media, hingga penyebaran data pribadi keluarga mereka bukan masalah individu belaka; itu adalah alarm bahaya bagi kesehatan demokrasi kita.
Undang-undang pers secara eksplisit melindungi kerja jurnalistik yang profesional. Kritik dan investigasi yang berbasis fakta bukanlah ancaman bagi institusi – justru kesempatan untuk membersihkan diri dan memperkuat akuntabilitas. Seperti yang ditegaskan Ketua Umum Nasional PPWI Pusat Wilson Lalengke, pihak penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik terbukti ada pelanggaran atau tidak, proses yang jelas dan terbuka adalah bentuk penghormatan terhadap hukum dan masyarakat.
Publik tidak menginginkan konflik yang tidak perlu. Yang mereka butuhkan adalah kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan faktual. Jika tidak ada yang salah, kenapa takut pada transparansi? Jika ada kekeliruan, tindakan tegas sesuai aturan adalah jalan yang benar. Negara tidak boleh kalah oleh rasa takut terhadap keterbukaan – karena pada akhirnya, yang diawasi adalah integritas institusi yang menjalankan amanah dari rakyat.
Takut pada transparansi sama saja dengan mengakui ada yang tersembunyi. Siapa sebenarnya yang takut?
Penulis : Hidayat
