PASAMAN BARAT ,Investigasi.News— Upaya untuk membungkam wartawan diduga gagal total. Justru dari situlah, semua borok dugaan PETI di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, semakin terbongkar ke publik.
Bukan lagi sekadar soal tambang emas yang diduga tanpa izin. Kini publik bertanya lebih keras: Kenapa wartawan yang sedang bekerja justru diduga ditawari uang?
KRONOLOGI: SAAT WARTAWAN BEKERJA, DATANG TAWARAN DUIT
Seorang wartawan berinisial B.M. sedang melakukan penelusuran terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga sudah berjalan sejak awal Juli 2026 di Lingkung Aua.
Di tengah penelusuran itu, B.M. mengaku dihubungi seseorang berinisial A.F.
Dalam komunikasi tersebut, A.F. diduga menawarkan uang sebesar *Rp1.000.000* kepada B.M.
A.F. juga disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak membekingi aktivitas tambang tersebut, namun lahan tempat kegiatan berlangsung adalah milik kakaknya.
Menurut B.M., seluruh komunikasi itu terekam dalam bukti percakapan melalui aplikasi pesan elektronik. Bukti itu rencananya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk klarifikasi.
Redaksi menegaskan: Ini masih DUGAAN. Penyebutan inisial A.F. dan B.M. bukan vonis bersalah. Semua pihak berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
KENAPA WARTAWAN MAU DIBUNGKAM?
Inilah pertanyaan yang kini menggema di tengah masyarakat.
Jika aktivitas tambang itu legal, kenapa harus ada dugaan tawaran uang saat wartawan sedang bekerja?
Jika tidak ada yang ditutupi, kenapa penelusuran jurnalistik justru diduga dihadang dengan uang?
Publik menilai, pola ini bukan kebetulan. Dugaan tawaran uang di saat wartawan sedang mengusut PETI justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan di Lingkung Aua.
LAHAN SENGKETA YANG KINI JADI LADANG DUGAAN PETI
Yang membuat kasus ini makin janggal, lokasi yang diduga jadi tempat PETI itu ternyata pernah masuk meja hijau.
Gugatan yang diajukan Beni Eka Putra terkait lahan tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan amar _Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)_ — gugatan tidak dapat diterima.
Lahan yang pernah disengketakan, kini diduga berubah menjadi lokasi tambang.
Siapa yang menguasai? Siapa yang memberi izin? Siapa yang menikmati hasilnya? Semua masih gelap, dan justru saat wartawan mencoba meneranginya, muncul dugaan tawaran uang.
GAGAL BUNGKAM, MALAH TERBONGKAR
Upaya dugaan pembungkaman itu justru menjadi bumerang.
Alih-alih diam, kasus ini kini semakin ramai dibicarakan. Masyarakat justru semakin menuntut transparansi.
Satu wartawan diduga mau dibungkam dengan Rp1 juta, tapi kini ribuan mata publik sedang mengawasi Lingkung Aua.
PUBLIK DESAK POLDA SUMBAR: BONGKAR SAMPAI KE AKAR!
Masyarakat dan pengadu secara resmi meminta Kapolda Sumatera Barat memerintahkan penyelidikan menyeluruh, cermat, dan transparan.
Yang diminta dibongkar bukan hanya tambangnya, tapi juga dugaan upaya pembungkaman wartawan melalui tawaran uang, siapa yang menghubungi wartawan dan atas perintah siapa, legalitas izin tambang dan status lahan sengketa, dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta dugaan adanya pihak yang memfasilitasi, melindungi, atau memanfaatkan PETI tersebut.
Penegakan hukum harus tegak tanpa pandang bulu. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang. Setiap dugaan upaya menghalangi kerja jurnalistik adalah ancaman bagi kebebasan pers dan hak publik atas kebenaran.
HAK JAWAB TERBUKA
Redaksi membuka hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak yang disebut maupun yang berkepentingan.
Pasaman Barat tidak butuh tambang yang diduga merusak dan wartawan yang dibungkam. Pasaman Barat butuh kebenaran, keadilan, dan hukum yang ditegakkan sampai ke akar.
Polda Sumbar, publik sedang menunggu. Jangan sampai gagal bungkam wartawan ini berubah menjadi gagal tegakkan hukum.
Wartawan : HD







