Bengkulu, investigasi.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, mengatakan, bahwa keterbukaan informasi terkait penggunaan APBD akan menjadi prioritas utama dalam upaya memastikan pengawasan publik terhadap setiap anggaran yang dikeluarkan.
“APBD Provinsi Bengkulu akan betul-betul terjaga dan kami akan terbuka,” ujar Helmi saat diwawancara.
Dijelaskan Helmi, langkah ini tidak hanya berlaku bagi APBD di tingkat provinsi, tetapi juga akan diperluas hingga ke kabupaten dan kota di Bengkulu.
Helmi juga menyebutkan, akan mendorong seluruh kepala daerah tingkat dua untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Saya akan sampaikan kepada kepala daerah tingkat 2, karena APBD itu uang rakyat,” tambahnya.
Menurut Helmi, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas bagaimana APBD dikelola dan kemana saja anggaran tersebut dialokasikan. Ia menyayangkan kondisi ini karena uang yang berasal dari rakyat seharusnya dapat dikontrol secara lebih transparan.
“Kalau ditanya rakyat, tahu enggak rakyatnya, tahu enggak jumlahnya, pernah lihat enggak, pernah megang enggak duitnya, enggak pernah kan. Sehingga wajar uang rakyat banyak tidak terkontrol,” kata Helmi.
Lebih lanjut, Helmi memastikan bahwa APBD provinsi, kabupaten, dan kota di Bengkulu akan dibuat lebih mudah diakses oleh publik. Langkah ini juga melibatkan peran media dalam mengawal transparansi penggunaan anggaran.
“Insya Allah, APBD provinsi, kabupaten/kota terbuka. Nanti teman-teman media bisa tahu. Sehingga kita kawal setiap sen uang rakyat itu sampai ke tangan rakyat,” tegasnya.
Helmi juga berharap pengawasan terhadap anggaran dapat berjalan lebih efektif, sehingga memastikan dana yang berasal dari rakyat benar-benar sampai ke pihak yang berhak menerima. (Ann)
