Langsa, Investigasi.news – Kota Langsa baru-baru ini memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Meskipun perayaan tersebut merupakan momen penting, sejumlah hak warga masih belum terpenuhi.
Zulfadli, S.Sos.I., M.M., seorang tokoh yang sangat peduli terhadap generasi muda di Kota Langsa, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi pemuda dan pemudi di kota ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan tahun ini seharusnya juga dijadikan momentum untuk mengevaluasi kemajuan dan kesejahteraan generasi muda di Kota Langsa. “Kita harus mencermati beberapa aspek mengenai kemajuan pemuda dan pemudi di sini. Setiap tahun, banyak generasi muda di Kota Langsa yang menjadi ancaman bagi pemerintah daerah karena tidak adanya kesempatan yang memadai,” jelas Zulfadli.
Dia mengungkapkan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu masalah utama. “Lapangan pekerjaan di Kota Langsa selalu kurang untuk menyerap tenaga kerja, baik untuk pemuda dan pemudi maupun lulusan SLTA dari berbagai sekolah di kota ini yang lulus setiap tahunnya. Hal ini jelas menjadi polemik yang belum terpecahkan,” katanya.
Pemerintah daerah berharap lulusan SLTA dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sarjana. Namun, Zulfadli menilai bahwa hal ini justru menambah beban orang tua. “Tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pendidikan anak hingga tingkat sarjana. Belum lagi, sarjana pun tidak menjamin adanya pekerjaan yang layak. Perusahaan di Kota Langsa sangat terbatas, dan jika ada pun, gajinya sering kali tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), yang dihitung dengan Upah Minimum Kota (UMK),” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zulfadli menyoroti tingginya harga barang pokok di Kota Langsa, yang sebagian besar diimpor dari luar kota, menyebabkan biaya hidup menjadi tinggi. “Kebutuhan pokok di Kota Langsa yang berasal dari luar kota menyebabkan harga barang menjadi mahal, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.”
Zulfadli juga menambahkan bahwa pemerintah kota tampak kurang bertanggung jawab terhadap perkembangan pemuda dan pemudi. “Kebanyakan pemuda dan pemudi masih menganggur, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah sangat jelas, salah satunya dengan minimnya pemberian modal usaha untuk pemuda. Warga Kota Langsa juga umumnya tidak tergolong kaya, dan banyak dari mereka sudah terlilit utang kendaraan bermotor kepada pihak leasing.”
Zulfadli mengharapkan agar pemuda dan pemudi di Kota Langsa lebih selektif dalam memilih wali kota. “Saya berharap mereka memilih wali kota yang definitif dengan kepedulian nyata, bukan hanya berdasarkan uang semata. Wali kota yang dipilih harus memiliki komitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Langsa. Jika perlu, buat perjanjian dengan notaris untuk memastikan komitmen tersebut, agar kita bisa menuntut jika wali kota berbohong,” sarannya.
Dia juga mencatat bahwa lembaga yang ia pimpin sering menerima laporan dari masyarakat tentang kondisi ekonomi mereka yang tidak sejahtera. “Banyak oknum wali kota di Kota Langsa yang kurang serius menangani masalah pengangguran. Saya minta pemuda dan pemudi di Kota Langsa tidak terjebak oleh janji-janji yang hanya bersifat sesaat. Dampaknya bisa dirasakan selama lima tahun ke depan,” tegas Zulfadli.
(Tim Investigasi)
