Bengkulu, Investigasi.News– Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan program “Jaksa Garda Desa” (Jaga Desa), sebuah inisiatif dari Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan hukum terhadap pembangunan di tingkat desa.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat persiapan program ini pada Rabu (5/11) di Kantor Gubernur Bengkulu. Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Asisten Bidang Intelijen Kejati Bengkulu, David P. Duarsa, menjelaskan bahwa program Jaga Desa akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Tujuannya adalah untuk memastikan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Herwan Antoni menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. “Program ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memastikan tata kelola keuangan desa yang transparan serta mendukung tumbuhnya koperasi desa yang mandiri dan produktif,” ujarnya.
Program Jaksa Garda Desa dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 November 2025. Rapat persiapan membahas koordinasi antarinstansi, penyiapan data desa sasaran, dan rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejati Bengkulu dengan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu.
Dengan adanya program ini, diharapkan tata kelola keuangan desa di Provinsi Bengkulu akan semakin transparan dan akuntabel, serta dapat mendukung pertumbuhan koperasi desa yang mandiri dan produktif.(***)
