Bengkulu, investigasi.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus berupaya mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Bengkulu. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembangunan kawasan pengendali banjir berupa kolam retensi.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, memastikan bahwa proyek ini akan tetap berlanjut dan saat ini tengah dalam tahap pembebasan lahan.
“Untuk waduk jadi, insyaallah. Itu kan tidak ada persoalan dan sudah diambil alih pihak balai, mereka yang akan buat. Tinggal persoalan tanah sekarang ini,” kata Helmi.
Dijelaskan Helmi, proses pembebasan lahan untuk proyek ini sepenuhnya dipercayakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah lahan tersedia, pembangunan akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian PUPR RI. Dalam hal ini, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan dan kecamatan, sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran negosiasi lahan.
“Jadi saat ini masih dalam proses, dibantu lurah dan camat untuk dilakukan negosiasi, sehingga lahannya tersedia,” ucapnya.
Dalam perencanaan awal, kolam retensi ini akan dibangun di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Sungai Serut, dengan luas total sekitar 114.720 m². Rinciannya, Kelurahan Sawah Lebar Baru mendapat alokasi 23.701 m², Kelurahan Tanjung Jaya 37.200 m², Kelurahan Tanjung Agung 40.828 m², dan Kelurahan Sukamerindu 12.991 m².
“Kalau dulu kita usulkan kurang lebih 11 sampai 25 hektare,” ungkap Helmi.
Helmi berharap, dengan keberadaan kolam retensi ini, dampak banjir yang selama ini menghantui warga Bengkulu dapat diminimalkan. Selain menampung limpahan air saat curah hujan tinggi, kolam retensi juga diharapkan mampu mengurangi genangan di wilayah yang kerap terdampak banjir.
“Jadi nanti jika ada curah hujan yang tinggi atau banjir kiriman, akan ditampung di situ dan mudah-mudahan tidak tergenang seperti sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Helmi juga mengingatkan bahwa upaya pengendalian banjir ini bukanlah hal baru. Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu, ia telah mengusulkan program pengendalian banjir kepada pemerintah pusat. Kini, pihaknya menantikan realisasi program tersebut.
“Dengan kementerian dan balai juga sudah turun. Tinggal kita tanya kapan action-nya,” tambahnya.
Selain membangun kolam retensi, upaya lain yang dilakukan adalah normalisasi drainase di sejumlah titik di Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu, dengan dukungan dari Pemprov Bengkulu, telah mulai menangani kondisi drainase yang mengalami pendangkalan.
“Kemarin untuk drainase yang ada di depan kawasan mal sudah kita normalisasi. Dan untuk tempat-tempat lainnya tolong diberitahu, segera kita tindaklanjuti. Jadi provinsi akan backup, kabupaten/kota bersatu bersama-sama,” jelas Helmi.
Ia menyebutkan, jika ada infrastruktur yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Bengkulu akan turun tangan.
“Seperti drainase (kawasan penurunan Kota Bengkulu) yang kita pantau waktu itu, pelapis kiri dan kanannya sudah rusak, APBD kota nggak bisa dan provinsi ambil alih. Jadi nanti tingkat dua cukup siring-siring yang kecil-kecil depan rumah-rumah warga, yang besar nanti Pemprov ambil alih,” demikiannya. (Ann)
