MUKOMUKO, Investigasi.News– Uang negara digelontorkan besar-besaran untuk biaya operasional, transportasi, hingga gaji petugas pengawasan. Aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mukomuko tercatat rutin turun ke lapangan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan operasi pasar hampir setiap minggu. Namun, satu pertanyaan tajam kini melayang di hadapan publik: untuk apa semua itu dilakukan jika harga LPG 3 kilogram atau gas melon tetap melambung jauh dari ketentuan?
Fakta di lapangan berbicara keras. Berdasarkan pantauan terbaru Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Mukomuko, harga eceran gas bersubsidi ini masih bertengger di angka Rp35.000 hingga Rp45.000 per tabung. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah hanya berkisar Rp18.000 hingga Rp19.000 saja. Selisihnya hampir dua kali lipat, sangat memberatkan rakyat, dan kondisi ini berlangsung bertahun-tahun tanpa perubahan berarti.
Ketua LP KPK Mukomuko, M. Toha, menilai apa yang dilakukan Disperindag selama ini hanyalah seremonial belaka. Anggaran habis, tenaga terkuras, tumpukan laporan kegiatan terus bertambah, namun harga di tangan masyarakat tidak pernah tersentuh penurunan.
“Kami catat, setiap bulan pasti ada jadwal sidak. Ada keluhan sedikit, langsung turun ke jalan. Uang negara terpakai banyak untuk itu, tapi hasilnya nihil, nol besar. Kalau begini caranya, sama saja uang rakyat dibuang percuma. Kerja cuma untuk laporan, bukan untuk menyelesaikan masalah,” tegas M. Toha dengan nada kecewa, Selasa (19/5/2026).
Lebih parah lagi, pola pengawasan yang dijalankan dinilai sangat dangkal dan tidak pernah menyentuh akar persoalan. Menurut pantauan LP KPK, skema kerjanya selalu sama: datang, tanya harga, cek stok, berfoto bersama, lalu pulang. Tidak ada pembongkaran jaringan permainan, tidak ada penyitaan barang selundupan, tidak ada pemutusan aliran distribusi yang menyimpang, dan hampir tidak pernah ada sanksi tegas yang membuat pelaku jera.
Akibatnya, muncul istilah baru di mata masyarakat: harga aman hanya saat petugas ada. Begitu rombongan Disperindag meninggalkan lokasi, harga langsung melonjak kembali seperti sedia kala. Laporan yang menyebutkan kondisi pasar “aman dan terkendali” dianggap sebagai kebohongan publik.
“Setiap rilis selalu bilang terkendali. Itu sandiwara belaka. Yang dikendalikan hanya penampilan di laporan saja. Kami pertanyakan efektivitas kerja dinas ini. Kalau dana sudah keluar banyak tapi sasaran tidak tercapai, berarti ada yang salah sistemnya, atau justru ada pihak yang sengaja membiarkan permainan ini terus berjalan,” tandasnya.
Kondisi ini menjadi beban berat bagi warga, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner skala kecil yang sangat bergantung pada gas bersubsidi. Harapan mereka selalu pupus setiap kali sidak selesai dilakukan.
“Kami berharap setiap kali ada petugas turun, harga bisa normal. Tapi nyatanya tetap Rp40.000 lebih. Kalau anggaran dipakai cuma begini caranya, lebih baik dananya dialihkan saja jadi bantuan langsung tunai ke warga. Daripada dipakai operasi pasar tapi hasilnya tidak ada,” keluh salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Tegasnya, LP KPK mengancam akan meninjau ulang seluruh kinerja dan penggunaan anggaran di Disperindag. Lembaga ini mengingatkan, tanggung jawab dinas bukan sekadar melaksanakan kegiatan administrasi atau seremonial, melainkan menjamin harga barang bersubsidi sesuai aturan. Jika kegiatan berjalan tapi hasil gagal, maka itu masuk kategori kegagalan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan.
M. Toha menuntut perubahan strategi total. Sidak biasa harus dihentikan. Disperindag diminta berani membongkar pangkalan nakal, memutus aliran barang yang diselewengkan, serta menjatuhkan sanksi berat.
“Kalau tidak sanggup atau tidak berani menindak tegas, lebih baik sampaikan terus terang saja. Jangan memakan anggaran pengawasan yang hasilnya nol seperti ini. Masyarakat sudah tidak butuh alasan, mereka cuma mau lihat harga turun,” pungkasnya.
Kini publik menanti. Apakah peringatan keras ini akan membuka mata Disperindag Mukomuko, atau anggaran pengawasan tahun depan pun akan kembali habis sia-sia, sementara rakyat terus menanggung mahalnya harga gas yang seharusnya murah.
Wartawan:Hidayat
