Lemahnya Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur di Sawahlunto Jadi Sorotan

More articles

Dasrial Ery

SAWAHLUNTO, INVESTIGASI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sawahlunto menyorot lemahnya perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Elfia Rita Dewi pada rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, Senin (12/7/2021)

“ Akibat belum optimalnya sebagian pengawasan, perencanaan dan pengendalian pekerjaan pada beberapa OPD sehingga banyak pekerjaan infrastruktur tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI” kata Dewi

Dia menyebutkan DPRD meminta kepada pemerintah daerah ke depannya lebih selektif dalam menetapkan nilai pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan pekerjaan fisik harus direncanakan dengan baik dan detail

DPRD juga meminta, sebut Dewi dalam penetapan pemenang lelang juga sesuai dengan harga yang realitisis dan wajar, karena bagaimanapun kualitas pekerjaan, kesesuaian anggaran dan kepatuhan pada aturan adalah hal utama dalam pembangunan sehingga pekerjaan yang dihasilkan memang berdaya guna bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  P.J Wako Jasman Tinjau Kediaman M. Yusuf untuk di Berikan Bantuan

Selain itu, pekerjaan fisik seharusnya telah selesai perencanaannya pada awal tahun anggaran, bahkan proses pekerjaannya lelang mapupun swakelola sudah dimulai pada awal tahun anggaran tersebut.

Hal ini dimungkinkan agar tidak ada lagi pekerjaan yang waktu pelaksanaannya terkesan terburu-buru di akhir tahun anggaran sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan dan kelalalaian lainnya.

Selanjutnya, DPRD berharap dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sawahlunto, sudah seharusnya Pemerintah Daerah melakukan pekerjaan Infrastruktur atau pisik dilaksanakan di awal tahun anggaran sehingga terjadi perputaran roda ekonomi di Kota Sawahlunto.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PAN, Golkar PDI Perjuangan Kota Sawahlunto Dasrial Ery. Dia menegaskan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan terkait mutu pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh rekanan karena banyak yang rusak sebelum waktunya.

Baca Juga :  Sidak ke Proyek Draenase di Pasar Banto, Anggota DPRD Bukittinggi Mengamuk

“ hal ini disebabkan jauhnya harga penawaran dari pagu anggaran. Kedepan, supaya tim seleksi lebih menjadikan teknis pekerjaan sebagai point penting pertimbangan tinggi atau rendahnya harga penawaran” jelasnya (T.Ab)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest