Malut, Investigasi.news – Dugaan skandal suap pada pileg di Kepulauan Sula tahun 2024 kemarin menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya dari Herdiyanto Bone Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kab. Kepulauan Sula.
Pria yang akrab disapa Heru ini mengaku heran karena dugaan skandal suap tersebut melibatkan beberapa penyelenggara negara, menurutnya pihak-pihak yang seharusnya mempunyai integritas tinggi belakangan malah memanfaatkan (aji mumpung) jabatannya.
“Saya peringatkan Bawaslu Provinsi Malut dalam hal ini Gakkumdu agar tidak masuk angin dalam penanganan kasus ini”, ujar Heru tegas (13/4).
Bahkan Heru mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua LBH PP MPW Maluku-Utara menyangkut hal ini.
“Jangan main-main dengan kasus ini, buat efek jera kepada para pelaku jika terbukti bersalah dan telah merusak tatanan demokrasi di Sula”, tambah Heru.
Selain me-warning Gakkumdu Bawaslu Prov. Malut, Heru juga menyampaikan pesan kepada Timsel Komisioner KPU yang saat ini bekerja menjaring komisioner KPU tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
“Untuk merekrut 5 Komisioner KPU Sula semoga Timsel bisa memperhatikan hal ini, harus lebih berhati-hati lagi, lebih teliti, pilih mereka yang memiliki kriteria baik, taat azaz pada lembaga tersebut, bukan malah sebaliknya melacurkan diri dan menggadaikan integritas lembaga penyelenggara Pemilu (KPU-red)”, tutup Heru.
Sementara itu, telah dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa Gakkumdu Prov. Malut telah memeriksa dan mengambil keterangan Klarifikasi dari mereka yang terlibat dugaan skandal suap ini, yakni:
1. Yuni Ayuba (Ketua KPU Sula/ASN)
2. Ramli K. Yaqub (Komisioner KPU Sula)
3. Sarno Fokatea (Kadispora Pemda Sula)
4. Mardin La Ode Toke (Anggota DPRD aktif di Kab. Kepulauan Sula Dari Partai Hanura)
5. Suryadin La Ode Toke (Caleg Prov. Malut Dapil V, Dari Partai Hanura)
6. RS (Ketua PPK Mangoli Utara).
( RL )
