Bengkulu, investigasi.news – Kritik kembali diarahkan pada kinerja PT Pelindo terkait pengelolaan Pelabuhan pulau baai. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyatakan keprihatinannya atas stagnasi penanganan pelabuhan yang dinilainya sudah masuk kategori darurat.
Menurut Teuku, pelabuhan bukan sekadar infrastruktur, tetapi fondasi penting bagi pergerakan ekonomi daerah. Ketidaktegasan Pelindo dalam menanggapi kondisi ini justru memperparah situasi, terutama dengan tidak adanya pengerukan berkala yang membuat distribusi barang terganggu dan ongkos logistik semakin tinggi.
“Sampai hari ini tidak ada tindakan nyata dari Pelindo. Padahal, semua dokumen pendukung dan anggaran sudah tersedia. Ini sudah sangat mendesak,” ujarnya.
Melihat lambannya respons tersebut, Teuku mengusulkan agar pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pelabuhan. Ia menegaskan bahwa Pemda bersama asosiasi pelaku usaha lokal telah menunjukkan kesiapan, baik secara teknis maupun administratif.
“Ini bukan sekadar wacana. Saya sudah bicara langsung dengan para pelaku usaha, dan mereka siap mendukung jika pengelolaan dialihkan ke daerah. Langkah ini realistis sekaligus strategis,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa surat pernyataan darurat telah rampung dan dana sudah tersedia. Maka, tidak ada alasan bagi Pelindo untuk terus menunda aksi nyata.
Teuku pun mendesak Pemda agar tak ragu mengambil sikap. Bila perlu, ambil alih sepenuhnya atau libatkan mitra lokal yang siap bergerak cepat.
“Kalau memang tidak mampu, lebih baik Pelindo mundur. Daerah ini punya potensi besar dan kita tidak bisa terus dirugikan oleh kelalaian satu pihak,” tutupnya. (Indah)
