Bengkulu, investigasi.news – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu menyebutkan, ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu yang belum menyerahkan hasil evaluasi kinerja Tenaga Non-ASN (Aparatur Sipil Negara).
Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, mengatakan bahwa salah satu OPD yang belum menyelesaikan laporan tersebut adalah Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.
“Dari 42 OPD ada empat lagi yang belum, salah satunya Sekretariat Dewan. Hari ini kita tunggu,” kata Gunawan, Kamis (16/01/2024).
Menurut Gunawan, keterlambatan ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer di OPD terkait. Proses pengumpulan data administrasi dan evaluasi memakan waktu lebih lama.
“Kalau sesuai SE memang batas akhir tanggal 10 Januari, tapi sampai hari ini masih ada OPD yang belum menyerahkan. Seperti di Sekwan ini mungkin karena jumlah THL-nya banyak makanya butuh waktu untuk menyelesaikan evaluasi THL,” ujarnya.
Kelengkapan administrasi seperti Surat Keputusan (SK) honorer, masa kerja, serta tingkat keaktifan tenaga honorer menjadi poin penting dalam evaluasi. Gunawan menyebutkan bahwa ada kasus di mana tenaga honorer dengan masa kerja lama tidak aktif bekerja, yang terdeteksi melalui absensi.
“Kita khawatir nanti yang bersangkutan masa kerja sudah cukup lama, sudah masuk dalam database BKN tetapi tidak aktif melaksanakan tugas. Ini yang harus kita pertimbangkan apakah kita pertahankan atau kita keluarkan,” demikiannya. (Annisa)
