Bengkulu,Investigasi.News– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan mahasiswa asal Papua pada Senin (4/5/2026). Pertemuan yang berlangsung hangat namun tegas ini menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait situasi keamanan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta kebijakan pembangunan di Tanah Papua.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Komisi I Edwar Samsi dan perwakilan Ikatan Mahasiswa Papua di Bengkulu, mahasiswa menyoroti dugaan kekerasan terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak (14 April 2026) dan Kabupaten Dogiyai (31 Maret 2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan adil tanpa ada yang luput dari tanggung jawab hukum.
“Kami mendesak pemerintah pusat meninjau kembali pendekatan keamanan yang dianggap berlebihan di Papua. Kehadiran pasukan militer dalam jumlah besar justru menimbulkan ketakutan dan menghambat kebebasan berpendapat warga setempat,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan investasi dan pembangunan di wilayah tersebut. Mereka meminta agar proyek pembangunan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat adat serta tidak merusak lingkungan hidup dan tata sosial budaya setempat.
Menanggapi hal tersebut, Edwar Samsi menyatakan pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ia menegaskan Komisi I akan terus mengawasi penanganan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pendekatan yang lebih manusiawi serta berbasis dialog dalam penyelesaian konflik di Papua.
“Pemerintah harus mengutamakan perlindungan nyawa dan hak dasar warga Papua. Kami akan berusaha keras agar suara masyarakat di sana didengar dan keadilan ditegakkan,” tegas Edwar.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat antara mahasiswa dan lembaga legislatif dalam memantau perkembangan situasi di Papua serta menyusun usulan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(Adv/lnny)
