Malut, Investigasi.news – Sayang sekali bimtek Puluhan Kades dan belasan Camat di Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) berbuntut protes dari Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK) yang dikenal sebagai alumni dari IPDN.
DPN-IKAPTK dalam surat resminya tertanggal 28 November 2023 menyampaikan protes kepada rektor IPDN terkait adanya kegiatan pendidikan para kepala desa di IPDN, apa lagi sampai disematkannya lencana Pamong Praja Muda atau familiar disebut PIN Purna Praja.
Dalam surat tersebut selain disampaikan keberatan, juga rektor IPDN dituntut untuk segera mengklarifikasi kegiatan tersebut.
Menanggapi hal tersebut salah satu warga kepulauan Sula yang Kepala Desa (Kades) serta Camatnya mengikuti pendidikan tersebut menilai bahwa Kades dan Camat di Sula tidak bisa disalahkan, karena mengikuti pendidikan tersebut tidak gratis, namun sebaliknya berbiaya tinggi.
”Kami sebagai masyarakat tau bahwa kegiatan ini berbiaya tinggi, namun kami harus bagaimana, selain berharap setelah ikut kegiatan ini, kades kami bisa lebih mengembangkan desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat”, ujar MD (29/11).
Sebelumnya banyak pihak mengira bahwa kegiatan tersebut hasil dari manuver alumni IPDN yang saat ini eksis dijajaran pemerintahan Pemda Kab. Kepulauan Sula, namun sayangnya hal ini kemudian menjadi blunder dengan adanya protes dari DPN-IKAPTK.
Para kades di Sula sendiri sedikitnya harus merogoh dana desa sekitar Rp 17 juta untuk ikut kegiatan tersebut, dengan anggaran partisipasi sebesar Rp 6 juta, meski sempat dikeluhkan oleh Bendahara Desa (Bendes) yang kebingungan dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan desa nanti, namun faktanya hampir semua kepala desa di Sula mengikuti kegiatan bimtek tersebut.
RL
