Wagub Mian: Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Utama Pembangunan Bengkulu

More articles

REJANG LEBONG,Investigasi.News– Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Provinsi Bengkulu. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Rejang Lebong di Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kamis (2/4/2026).

 

Musrenbang yang membahas program prioritas daerah hingga nasional tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurut Mian, forum ini penting untuk menyaring aspirasi masyarakat agar ditetapkan sebagai program pembangunan yang tepat.

 

“Melalui Musrenbang di Rejang Lebong ini, penekanannya adalah kita tidak bisa mengakomodasi semua aspirasi masyarakat. Karena itu, harus dipilah mana yang menjadi prioritas,” ucapnya.

Baca Juga :  Pj Sekda Wakili Gubernur Bengkulu di Paripurna DPRD Bahas APBD Perubahan dan Raperda Pesantren

 

Ia juga menyampaikan bahwa kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan bersama dirinya terus mendorong pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Target utama yang ditetapkan adalah seluruh jalan provinsi di Bengkulu akan mulus hingga akhir 2029.

 

“Efisiensi yang terjadi jangan sampai membuat kita menjadi lambat dalam bekerja. Arahan gubernur jelas, yang masuk skala prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan,” tandasnya.

 

Selain infrastruktur jalan, Mian juga mengumumkan bahwa pembangunan SMA Garuda akan direalisasikan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun ini. “Satu-satunya kabupaten yang akan dibangun SMA Garuda sudah jelas, insyãAllah tahun ini dilakukan peletakan batu pertama,” katanya.

 

Baca Juga :  Tambang Emas di Seluma: Berkah atau Petaka? “Seluma Berdialog 2025” Mencari Jawaban

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menambahkan bahwa pembangunan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan dari bawah dengan menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang.

 

“Musyawarah perencanaan pembangunan perlu dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, DPRD, hingga kabupaten untuk menjawab aspirasi masyarakat dan dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah daerah,” pungkasnya.

 

 

Penulis: Red

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest