Seluma,Investigasi.News– Kasus mengejutkan datang dari Kabupaten Seluma. Jembatan Air Matan yang baru saja diresmikan dan dinanti-nantikan warga untuk memperlancar akses jalan, justru kini ambrol dan memicu keprihatinan mendalam. Rabu 29/4/2026
Padahal, pembangunan infrastruktur strategis ini menghabiskan anggaran negara mencapai Rp16,4 miliar. Kondisi ini langsung menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu.
Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu tak tinggal diam. Mereka langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi kejadian. Rombongan dewan didampingi langsung oleh tujuh Kepala Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hingga pihak kontraktor pelaksana.
Anggaran Negara Tidak Boleh Sia-sia
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menegaskan bahwa kedatangan pihaknya murni untuk mengawasi penggunaan anggaran negara dan menjawab aspirasi masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk kepentingan lain. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat dijawab dan anggaran tidak disalahgunakan,” tegas Suharto di lokasi, Rabu (29/04/2026).
Meskipun di lapangan sudah terlihat banyak hal yang dinilai “janggal”, pihak dewan belum mau mengambil kesimpulan terburu-buru. Mereka memilih menunggu hasil kajian teknis dari tenaga ahli agar keputusan diambil berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan.
Fakta Mengejutkan dan Dokumen yang Belum Lengkap
Salah satu anggota dewan, Madi Husen, mengungkapkan keterkejutannya. Jembatan megah tersebut baru beroperasi sekitar dua bulan sejak peresmian, namun kerusakan yang terjadi sudah sangat serius.
“Dengan anggaran sekitar Rp16,4 miliar, seharusnya kualitasnya jauh lebih terjamin,” ujarnya.
Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikabarkan sudah meminta berkas kontrak proyek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dari sisi teknis, masih banyak hal yang dinilai belum transparan. Darmawansyah, salah satu anggota tim, menyoroti belum diterimanya dokumen penting seperti Detail Engineering Design (DED) secara lengkap oleh pihak DPRD.
“Setiap proyek harus jelas dasar perhitungannya. Mulai dari survei tanah, air, hingga material. Itu yang belum kami lihat secara lengkap,” tambahnya.
Karena itu, dugaan sementara menyebut adanya kelemahan dalam tahap perencanaan. Tidak menutup kemungkinan, konsultan perencana akan dipanggil untuk dimintai keterangan secara langsung.
Warga Kecewa, Minta Perbaikan Segera
Kondisi ini tentu membuat warga sekitar kecewa dan khawatir. Padahal, jembatan ini diharapkan bisa memudahkan mobilitas mereka. Masyarakat kini menuntut kejelasan dan perbaikan yang cepat agar infrastruktur tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Menanggapi hal ini, Komisi III meminta semua pihak terkait, mulai dari kontraktor hingga pengawas lapangan, untuk bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi fakta.
“Yang kami cari bukan kesalahan, tapi kebenaran. Yang penting jembatan ini aman digunakan masyarakat,” tutup Suharto.
Sidak ini menjadi langkah awal untuk mengusut tuntas penyebab kerusakan. Publik kini menanti, siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana solusi perbaikannya ke depannya.( ADV)
