Bengkulu, investigasi.news – Pelaksana tugas (plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, secara resmi membuka program Kick Off Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) atau dikenal juga sebagai Dana Iklim Hijau, yang bertempat di Hotel Nala Sea Side, pada Senin (23/12/2024).
Program ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta memperkuat penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.
“Dalam pelaksanaannya, program ini akan diimplementasikan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu,” ungkap Rosjonsyah.
Ia juga menjelaskan bahwa Provinsi Bengkulu akan menerima bantuan sebesar Rp 11 miliar untuk melakukan reboisasi hutan-hutan yang telah rusak.
“Bantuan ini sangat dibutuhkan, terutama di tengah cuaca ekstrem yang terjadi. Upaya pencegahan dan penanaman kembali area hutan penting dilakukan untuk mengurangi emisi rumah kaca,” kata Rosjonsyah.
Melalui skema Results Based Payment (RBP) dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dari Green Climate Fund (GCF), pemerintah Indonesia telah disetujui untuk mengakses dana pembayaran berbasis hasil. Bengkulu sendiri akan mendapatkan insentif karbon sebesar USD 757.255 atau sekitar Rp 11,8 miliar.
Dana tersebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara), guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
Kepala Dinas DLHK, Safnizar, S.Hut., M.P., menjelaskan bahwa DLHK sebagai penerima manfaat dari program ini telah merancang ruang lingkup tertentu dalam penyusunan program.
“Pemprov akan difasilitasi oleh KKI Warsi dalam menyusun program. Setelah kick off hari ini, kami berharap anggaran untuk dua tahun ke depan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan membawa manfaat positif bagi Provinsi Bengkulu,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi, menambahkan bahwa program ini mendukung Nationally Determined Contributions (NDC) melalui tata kelola hutan berkelanjutan dan kolaborasi dengan masyarakat.
“Kami berperan sebagai perantara antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan DLHK sebagai leading sector. Kami akan intensif bekerja sama mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi,” pungkas Adi.
Penulis : Intan Putri Aqilah
