Bengkulu, investigasi.news – Untuk mendukung pembangunan daerah dan menarik investasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berupaya mempercepat optimalisasi keberadaan Pelabuhan Pulau Baai.
Asisten II Setda Pemprov Bengkulu RA Deni mengatakan, bahwa kondisi alur pelabuhan Pulau Baai sudah dalam situasi kronis dengan persoalan pendangkalan yang semakin parah dan berada dalam ambang berbahaya, jika hal ini tidak diatasi dengan cepat maka akan menyebabkan kapal tidak bisa berlabuh di pelabuhan yang ada.
“Saat ini kapal masuk hanya mengandalkan padang surut laut, jadi kondisi yang ada sangat mengganggu lalu lintas kapal,” ujar RA Deni, Selasa (10/12/2024).
Selain itu, dijelaskan Deni, dalam mengoptimalkan kawasan pelabuhan pulau Baai memiliki polemik tersendiri dari dua Kementerian yang ada. Hal ini lantaran kawasan pelabuhan tersebut dalam pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Namun yang memiliki kewenangan kawasan berada dibawah Kementerian Perhubungan melalui KSOP yang ada di Bengkulu.
“Yang memanfaatkan kawasan pelabuhan sekarang itu adalah Pelindo yang berada di bawah Kementerian BUMN, dan kedua hal ini yang belum ketemu dan kita ingin mencocokkan siapa yang bertanggung jawab di antara mereka untuk melakukan pengerukan,” ungkapnya.
Pemprov Bengkulu sebelumnya telah mengusulkan model kerja sama joint venture company dengan melibatkan pengusaha batu bara sebagai upaya percepatan pengerukan. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan terkait angka investasi dan pembagian tanggung jawab.
Pemprov juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menengahi konflik antara KSOP dan Pelindo demi mencegah potensi persoalan hukum.
“Dari BPKP juga sudah menyampaikan jawaban masukan dari BPKP tentang pelaksanaan yang sudah kita lakukan terhadap kawasan Pulau Baai itu sendiri. Tapi ini belum selesai,” jelas RA Deni.
Lebih lanju, RA Deni menyebutkan, jika Pemprov Bengkulu telah menyurati pemerintah pusat. Dan hari ini, rapat tingkat Kementerian akan digelar di Bogor, melibatkan stakeholder terkait seperti KSOP, Pelindo, dan pihak lainnya.
“Hari ini akan dilaksanakan rapat di Bogor oleh Kementerian dengan mengundang seluruh stakeholder yang punya kepentingan di kawasan Pulau Baai tersebut,” ujarnya.
RA Deni berharap rapat tersebut menghasilkan keputusan tegas mengenai pengerukan alur pelabuhan agar kapal dapat beroperasi lebih efektif.
“Kalau alur ini sudah dikeruk, kapal itu bisa keluar masuk tanpa mengatur waktu,” tutupnya. (Annisa)
