Bengkulu, investigasi.news – Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berimbas pada transfer APBN ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk tahun anggaran 2025. Akibat kebijakan efisiensi ini, alokasi dana dari pusat ke daerah mengalami pengurangan hingga ratusan miliar rupiah.
Beberapa sektor yang terdampak signifikan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) untuk PUPR sebesar Rp 82 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) PUPR sebesar Rp 34 miliar, serta DAK di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sekitar Rp 49 miliar.
“Untuk efisiensi anggaran kita terdampak dari aspek pendapatan transfer dari pemerintah pusat itu kita kena di Rp 172 miliar,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli.
Rizki mengatakan, Pemprov Bengkulu berupaya melakukan refocusing dan realokasi anggaran agar tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari arahan Presiden serta edaran kementerian terkait yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Sekarang kita sedang melakukan refocusing dan realokasi lagi terhadap APBD sesuai amanat presiden, SE Mendagri dan perintah pak gubernur. Nanti kita akan alokasikan ke pos-pos yang lebih produktif,” kata Rizqi.
Lebih lanjut, Rizqi menjelaskan bahwa Pemprov Bengkulu berencana memangkas beberapa pos belanja, termasuk biaya perjalanan dinas yang akan dipotong hingga 50 persen. Selain itu, belanja yang bersifat seremonial, FGD, studi banding, publikasi, serta pencetakan dokumen juga akan terkena dampak pengurangan anggaran.
“Untuk teknis efisiensi seperti perjalanan dinas dan aspek lainnya itu sedang kita formulasikan. Yang jelas untuk perjalanan dinas itu dipotong 50 persen sesuai dengan SEnya, kemudian belanja yang bersifat seremonial, FGD, studi banding, publikasi, dan cetak itu terdampak semua,” jelasnya.
Di tengah kebijakan efisiensi ini, Pemprov Bengkulu memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Anggaran yang dialihkan akan difokuskan pada program-program produktif yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
“Kita lakukan seefektif mungkin, tapi tidak menghilangkan kebutuhan dasarnya. Jadi yang selama ini dipandang hal yang lebih, itu kita alokasi yang lebih produktif,” tutup Rizqi. (Ann)
