Bengkulu, investigasi.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu Kelas III Pulau Baai telah menyepakati langkah strategis dalam upaya optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah pengerukan alur pelayaran yang mengalami pendangkalan dan menghambat aktivitas bongkar muat kapal.
Pertemuan yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025, antara Wakil Gubernur Bengkulu dan KSOP menegaskan bahwa pengerukan akan segera dilakukan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan tersebut. Pengerjaan ini akan dibiayai oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dalam hal ini Pelindo, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis di lapangan.
“BUP atau Badan Urusan Pelabuhan dalam hal ini pihak Pelindo akan mengeluarkan biaya untuk pengerjaan fisik pengerukan,” ujar Kepala KSOP Wilayah III Pulau Baai Bengkulu, Muhammad Israyadi, SH., MH.
Israyadi menyebutkan, pelaksanaan proyek ini akan berada di bawah wewenang Pelindo, sementara KSOP bertindak sebagai pengawas dalam memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Pengawasan nanti sebelum dilakukan pengerukan, kita harus pastikan teknis-teknisnya itu harus kita tahu. Bagaimana cara mengeruk, dia pakai kapal apa, dan alat-alatnya apa saja. Ini dilakukan karena mengeruk di alur itu butuh pekerjaan yang agak sedikit spesifik, tidak bisa seperti misalnya ngangkat-ngangkat begitu saja. Ada aturan yang diterapkan,” jelas Israyadi.
Ditambahkannya, pengerjaan pengerukan ini juga akan melibatkan instansi vertikal seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna memastikan bahwa proses berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun aktivitas maritim lainnya.
“Kalau kami dari segi regulator ini hanya dari sisi bagaimana mengawasi kapal dan barang yang keluar masuk di sana dan material yang diangkat itu tidak menimbulkan korban,” katanya.
Lebih lanjut, Israyadi mengatakan bahwa pengerjaan pengerukan ini dijadwalkan mulai pada April 2026 dan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan mencapai kedalaman 6,5 meter, lalu dilanjutkan hingga 13 meter untuk memungkinkan kapal-kapal berukuran besar masuk dan berlabuh dengan lebih leluasa di dermaga.
“Kalau di sini kan kalau tongkang itu rata-rata cuma 3 sampai 4 meter kedalamannya. Nanti kalau sudah dikeruk sampai di 13 meter, vesel termasuk kontainer berukuran besar bisa masuk,” ucap Israyadi.
Ia juga mengatakan, terdapat rencana penerapan channel fee atau iuran bagi kapal-kapal yang melintas di kawasan pelabuhan, khususnya kapal yang tergabung dalam asosiasi seperti Asosiasi Batubara, Asosiasi CPO, serta kapal milik Pertamina.
“Istilahnya itu iuran dan akan dikoordinir oleh BUP. Dan kami dari KSOP di sana hanya semacam melegitimasi kalau itu sudah menjadi kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan,” tambahnya.
Pengerukan ini dianggap sebagai kebutuhan mendesak mengingat Pelabuhan Pulau Baai merupakan salah satu pusat perekonomian utama di Bengkulu. Pendangkalan alur pelayaran selama ini telah berdampak terhadap efisiensi distribusi barang, yang pada akhirnya turut berpengaruh terhadap sektor ekonomi daerah.
“Kalau itu sudah jadi, maka secara otomatis perekonomian di Pulau Baai ini, terutama di Provinsi Bengkulu akan meningkat,” demikiannya.
Diketahui, sebelumnya Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pengerjaan pengerukan alur ini telah mendapatkan anggaran sekitar R1 triliun dari Pelindo. Proyek ini ditargetkan dapat dimulai pada bulan April mendatang sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan daya saing infrastruktur maritim Bengkulu. (Ann)
