Bengkulu, investigasi.news – Sejumlah program pertanian strategis di Provinsi Bengkulu, seperti cetak sawah, perbaikan jaringan irigasi, dan optimasi lahan (Oplah) non-rawa, berpotensi mengalami penyesuaian atau bahkan dihentikan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Kebijakan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 01 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu kementerian yang terkena pemotongan anggaran adalah Kementerian Pertanian (Kementan) RI, dengan nilai pemangkasan mencapai Rp 10 triliun.
“Kementan kan terkena pemotongan anggaran, jadi bisa saja berdampak dengan program yang telah dialokasikan. Tapi kita masih berkoordinasi,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, M. Rizon, Rabu (12/02/2025).
M. Rizon menjelaskan bahwa sebelumnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah program penting bagi sektor pertanian di Bengkulu, termasuk program cetak sawah seluas 2.200 hektare. Namun, dengan adanya efisiensi anggaran, kelanjutan program ini masih dalam tahap evaluasi.
“Kita kemarin dialokasikan untuk cetak sawah seluas 2.200 hektare. Namun dengan adanya pemotongan (efisiensi anggaran) ini, kami masih terus berkoordinasi untuk mengetahui apakah masih teralokasi. Mudah-mudahan masih terselesaikan,” tuturnya.
Selain cetak sawah, program perbaikan jaringan irigasi dan optimasi lahan non-rawa juga berpotensi terdampak. Awalnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 8.000 hektare jaringan irigasi dan 12.000 hektare optimasi lahan non-rawa.
“Termasuk optimasi lahan yang rencananya di angka 12 ribu hektare dan perbaikan irigasi yang rusak pada angka 8 ribu hektare yang dijanjikan juga berpotensi terdampak,” jelasnya.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai dampak pemotongan anggaran terhadap program pertanian di Bengkulu.
“Kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait apa dampaknya terhadap pemotongan anggaran Kementan tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, M. Rizon menyebutkan bahwa jika program tersebut tetap berjalan, tahap Survei Investigasi Desain (SID), yang merupakan bagian dari perencanaan teknis, seharusnya sudah dimulai pada Februari ini.
“Di Februari ini seharusnya sudah mulai SID, jika sudah dilakukan maka di bulan lima atau enam untuk konstruksinya seharusnya sudah jalan. Tapi kami masih koordinasi terus dan mudah-mudahan tetap dipertahankan,” demikiannya. (Annisa)
