Murung Raya, Investigasi.news – Pj Bupati Murung Raya (Mura), Hermon, bersama Pj Sekretaris Daerah, Rudie Roy, dan Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, menggelar rapat mengenai penyelesaian masalah transmigrasi di Kabupaten Murung Raya. Rapat tersebut berlangsung di Aula A Kantor Bupati Mura, Senin (22/7/2024).
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan KPHP, Badan Pertanahan Nasional, unsur Tripika, perwakilan masyarakat Trans Bahitom, serta Kepala Dinas/Badan/Satuan Pemerintah Kelurahan/Desa dan Kecamatan Murung.
Pj Bupati Murung Raya, Hermon, dalam sambutannya, mengimbau agar dibentuk tim terpadu untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi dalam program transmigrasi di Transbahitom, seperti legalitas lahan dan identifikasi masalah sesuai dengan klaster yang ada.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkomitmen untuk mengangkat kembali masalah ini. Mari kita lanjutkan hingga ada penyelesaian final yang dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Hermon menambahkan bahwa program transmigrasi bukanlah keinginan dari para transmigran itu sendiri, melainkan undangan dari daerah yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Oleh karena itu, menurutnya, adalah kewajiban daerah untuk bertanggung jawab atas hak-hak transmigran, termasuk lahan pekarangan dan usaha mereka.
“Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2003 tentang Percepatan Reforma Agraria membuka peluang untuk penyelesaian masalah ini, terutama terkait dengan tanah dalam kawasan hutan atau PPTKH, program TORA, dan Pendaftaran Pangan Sistem Lengkap (PPSL), yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada,” tambah Hermon.
Rapat ini juga mendengarkan paparan dari tim teknis terkait berbagai upaya yang sedang dan akan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah di kawasan transmigrasi Kabupaten Murung Raya.
Zulmi
