Bengkulu, investigasi.news – Program Kemitraan Australia-Indonesia menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), yang merupakan program kemitraan selama delapan tahun (2021–2029), terus menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
INKLUSI bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Program ini juga menekankan kesetaraan gender, hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), serta mendukung tujuan pembangunan nasional dan berkelanjutan.
Salah satu mitra program, PERMAMPU, melalui anggotanya Cahaya Perempuan Bengkulu, menjalankan kegiatan di wilayah Kabupaten Kepahiang sejak Juli 2023. Sebagai bagian dari evaluasi berkala, dilakukan kegiatan Joint Monitoring Visit pada Selasa, 15 April 2025 oleh perwakilan dari DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) Australia, Bappenas, dan tim INKLUSI.
Kegiatan monitoring dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Puskesmas Kelobak, Desa Karang Anyar, dan beberapa titik lainnya di wilayah Kabupaten Kepahiang. Fokus utama kunjungan ini adalah pada layanan One Stop Service and Learning (OSSL), pusat pembelajaran dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Kepahiang, Asisten I, serta perwakilan dari OPD seperti BAPPEDA, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Puskesmas, dan kelompok dampingan dari beberapa kabupaten lainnya seperti Rejang Lebong dan Seluma.
Dalam sesi diskusi, Direktur Eksekutif dan Koordinator Program Cahaya Perempuan Bengkulu memaparkan capaian program, seperti penguatan kelompok OSS&L, Kredit Union, FKPAR & FPM, serta Keluarga Pembaharu. DFAT dan Bappenas menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan, meskipun diakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan.
DFAT menegaskan dukungannya terhadap layanan yang menyasar kelompok marginal sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan. Sementara itu, tim INKLUSI menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak untuk menangani isu global kekerasan terhadap perempuan dan anak secara inklusif.
Bupati Kepahiang menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh program INKLUSI, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program ini di tingkat lokal. (Indah)
