Jakarta, Investigasi. News– Keluarnya memorandum dari Dr. Rahman Sabon Nama, Ketua The Royal Kingdom Aset Dinasti Kerajaan Nusantara sekaligus Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), mengangkat isu krusial mengenai arah sistem pemerintahan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pesan yang disampaikan, yang menyoroti kesenjangan antara idealisme konstitusi dan realitas pemerintahan, serta mengusulkan model Republik Semi-Kerajaan beserta pemanfaatan aset dinasti, patut menjadi bahan refleksi bersama.
Kegelisahan yang Layak Diperhatikan
Pernyataan mengenai belum terwujudnya empat cita-cita utama proklamasi tidak bisa dianggap remeh. Kemiskinan struktural, tantangan sosial, dan ketergantungan pada utang luar negeri adalah masalah nyata yang menghadang kemajuan bangsa. Pengingatan akan peran sejarah kerajaan dan kesultanan Nusantara dalam proses kemerdekaan juga mengingatkan kita bahwa NKRI dibangun atas dasar sinergi berbagai elemen bangsa.
Usulan Sistem Baru: Harus Didukung Data dan Konsensus
Usulan perubahan model pemerintahan menjadi Republik Semi-Kerajaan membutuhkan kajian mendalam dari berbagai pihak – akademisi, praktisi politik, serta elemen masyarakat luas. Meskipun kultur kerajaan memiliki akar sejarah yang kuat di Nusantara, implementasinya dalam struktur negara modern harus diuji terhadap prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam UUD 1945. Klaim mengenai perjanjian antara Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga perlu diverifikasi secara resmi untuk menjamin kredibilitas usulan.
Begitu pula dengan pemanfaatan aset dinasti yang disebutkan. Jika memang ada aset yang menjadi jaminan kolateral bagi negara, transparansi pengelolaannya serta kepastian hukum terkait kepemilikannya harus menjadi prioritas utama. Pemanfaatan aset untuk pembangunan dan kemandirian ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 adalah tujuan yang mulia, namun perlu diatur melalui mekanisme yang jelas dan akuntabel.
Pentingnya Dialog dan Konsensus Nasional
Isu perubahan sistem pemerintahan tidak bisa diselesaikan hanya melalui desakan satu pihak. Perlu adanya dialog terbuka dan inklusif yang melibatkan pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, serta elemen sejarah bangsa untuk mengevaluasi apakah usulan yang diajukan memang sesuai dengan kepentingan bersama dan nilai-nilai dasar NKRI.
UUD 1945 sebagai landasan negara telah mengalami dinamika sejarah, dan setiap perubahan yang diusulkan harus tetap menjaga integritas konstitusi serta kesatuan bangsa. Tujuan utama dari setiap upaya reformasi haruslah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat demokrasi yang berkualitas.
Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi tantangan dengan cara yang kolaboratif. Memo Dr. Rahman bisa menjadi titik awal bagi pembahasan yang konstruktif, asalkan semua pihak bersedia berbicara dengan dasar rasa hormat, data yang valid, dan komitmen untuk kesejahteraan bersama.
Penulis :Hidayat
