Tubaba, Investigasi.news – Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengakui belum melakukan pemeriksaan khusus terhadap anggaran insentif dan lima paket belanja di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) yang terindikasi bermasalah. Inspektorat berjanji akan segera memulai investigasi dengan mempelajari permasalahan secara mendalam.
Muslim, Inspektur Pembantu (Irban) V Bidang Investigasi Inspektorat Tubaba, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap belanja DLHD secara spesifik. “Nanti kami pelajari terlebih dahulu karena memang belum pernah ada pemeriksaan khusus terhadap DLHD,” ungkap Muslim saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/9/2024).
Muslim menegaskan bahwa koordinasi dengan Inspektur Kepala akan dilakukan untuk menentukan langkah pengawasan lebih lanjut. “Kita akan berkoordinasi dulu dengan pak Inspektur. Nanti kita lihat langkah apa yang harus diambil setelah permasalahan dipelajari,” tegasnya.
Sebelumnya, lima paket belanja di DLHD Tubaba mendapat sorotan tajam terkait dugaan penyimpangan anggaran. Paket tersebut meliputi belanja pemeliharaan alat berat (Excavator), jasa petugas kebersihan, makanan dan minuman aktivitas lapangan, serta bahan-bahan lainnya.
Pada tahun 2023, DLHD Tubaba menganggarkan puluhan juta rupiah untuk pemeliharaan excavator, namun anehnya, alat berat tersebut tetap dalam kondisi rusak dan mangkrak. Kondisi ini menciptakan kecurigaan kuat bahwa anggaran tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Selain itu, anggaran ratusan juta rupiah yang dialokasikan untuk jasa petugas kebersihan di DLHD juga terindikasi adanya mark-up. Meskipun telah dianggarkan, pengangkutan sampah di berbagai lokasi tetap tidak optimal. Sampah yang menumpuk dan membusuk di pasar-pasar menunjukkan bahwa jadwal pengangkutan sampah hanya dilakukan dua hingga tiga kali seminggu, yang jauh dari jadwal ideal.
Tidak berhenti di situ, DLHD juga diduga melakukan tumpang tindih anggaran dengan pengadaan paket makanan dan minuman untuk aktivitas lapangan, serta belanja plastik dan keranjang sampah. Anggaran ini menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengelolaan dana.
Poniyem, seorang pedagang di Pasar Daya Murni, mengeluhkan kurangnya frekuensi pengangkutan sampah di pasar. “Sampah hanya diangkut dua atau tiga kali dalam seminggu. Jadwalnya tidak jelas, menyebabkan sampah menumpuk dan baunya menyengat, apalagi kalau hujan turun,” ujarnya.
Robi, warga Pulung Kencana, juga mengungkapkan hal serupa. Ia menyatakan bahwa sampah pasar seringkali dibiarkan menumpuk karena jadwal pengangkutan yang tidak pasti. “Kami tidak tahu apa masalahnya, mungkin karena kekurangan petugas kebersihan. Yang jelas, kondisi ini sangat mengganggu,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DLHD, PPK, dan PPTK kegiatan belum dapat dimintai keterangan, dan pesan yang dikirim via WhatsApp juga belum mendapat tanggapan.
Dengan berbagai dugaan penyimpangan ini, masyarakat Tubaba menanti tindakan tegas dari Inspektorat. Kejelasan anggaran dan transparansi penggunaan dana publik menjadi tuntutan yang semakin mengemuka. Akankah investigasi ini mengungkap penyimpangan besar di tubuh DLHD? Waktu yang akan menjawab.
Fitrah
