Malut, Investigasi.news – Rifky Leko Ketua DPC-GMNI Sula mengapresiasi langkah Polres Sula yang lekas tanggap terkait situasi politik yang sempat memanas kemarin, saat pendukung salah satu bakal Paslon menggeruduk Istana Daerah mencari oknum Pimpinan OPD pasca beredar viral rekaman mereka memimpin rapat dengan para kepala desa di Sula.
Namun demikian, langkah Kapolres mengeluarkan himbauan untuk semua pihak agar dapat menahan diri dan menjaga Kamtibmas Pilkada 2024, menurut Rifky masih bersifat tajam kebawah namun tumpul keatas.
”Saya apresiasi langkah cepat Pak Kapolres mengeluarkan himbauan, namun pada sisi yang lain saya melihat ini masih bersifat tajam kebawah namun tumpul keatas”, kata Rifky mengawali keterangan persnya (9/8).
Ketua GMNI Sula ini menilai, bahwa tindakan sekelompok orang yang notabene adalah pendukung salah satu bakal Paslon Pilkada merupakan reaksi, reaksi dari rekaman yang beredar diruang publik dan kemudian menimbulkan keresahan.
“Harusnya Pak Kapolres, memanggil oknum Pimpinan OPD karena mereka dibalik rekaman yang beredar viral yang kemudian menimbulkan situasi yang tidak kondusif, atau minimal Pak Kapolres bisa memeriksa orang yang menyebarkan video rekaman itu, jika kemudian itu sesuatu yang dianggap hoax, bukan hanya Pak Kapolres meminta masyarakat untuk menjaga Kamtibmas sementara orang-orang yang mengganggu Kamtibmas dibiarkan begitu saja”, ungkap Rifky.
’Equality before the law’ semua sama di mata hukum dan perundangan-undangan, jadi jangan ragu untuk Pak Kapolres memanggil dan memeriksa dua oknum pejabat Pemda Sula ini, jangan kemudian timbul wacana mereka tidak bisa diperiksa karena mereka pejabat, atau muncul asumsi bahwa apa yang mereka perbuat bisa dimaklumi karena mereka pejabat Pemda Sula, sesal Rifky.
“Rekaman yang beredar jika kita dengar secara keseluruhan itu berbahaya sekali, karena memuat content provokasi, ujaran kebencian, serta agitasi yang sangat resistance”, cetus ketua GMNI Rifky Leko.
Terakhir dirinya berharap, polres Sula bisa memanggil dan memeriksa kedua oknum pejabat Pemda Sula dibalik ’rekaman’ tersebut, agar membawa rasa adil bagi masyarakat di Kab. Kepulauan Sula.
(RL)
