Bengkulu, investigasi.news – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di Balai Semarak Bengkulu, pada Jum’at (13/12/2024).
Sebelumnya Presiden Republik Indonesia secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital kepada seluruh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Negara/Lembaga, serta Pemerintah Daerah. Penyerahan ini berlangsung di Istana Negara Jakarta dan merupakan langkah awal untuk pelaksanaan APBN TA 2025.
Acara ini menandai dimulainya pendistribusian dana untuk pembangunan di daerah, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Kepala kantor wilayah DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad berharap bahwa alokasi anggaran yang telah disediakan agar dapat segera dieksekusi kegiatannya.
“Seberapapun alokasi anggaran yang telah disediakan, itu dapat segera dieksekusi kegiatannya. Kemudian juga segera dilakukan proses pembayaran, sehingga belanja negara dapat membangkitkan perekonomian,” kata Mohamad.
Dalam kebijakan belanja negara TA 2025, Pemerintah menargetkan alokasi sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat sebesar 8,9% dari tahun sebelumnya. Total belanja ini meliputi Rp2.701,4 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Rp919,9 triliun untuk TKD. Khusus untuk Provinsi Bengkulu, alokasi mencapai Rp15,46 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp617,5 miliar dibandingkan pagu awal tahun 2024.
Kebijakan belanja untuk TA 2025 diarahkan untuk memperkuat program-program prioritas pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta perumahan. Di antara program unggulan yang akan diimplementasikan adalah Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Renovasi Sekolah, Sekolah Unggulan Terintegrasi, dan Lumbung Pangan Nasional di daerah.
Instruksi Presiden menekankan pentingnya keselarasan antara belanja pusat dan daerah, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Disamping itu, Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, juga mengungkapkan harapannya terhadap program DIPA.
“Kita berharap DIPA ini bisa dijalan perprogramnya, sesuai dengan program yang sudah direncanakan dan bisa dipertanggung jawabkan, karena sekecil apapun itu adalah uang negara”, ujar Rosjonsyah.
Dengan diserahkannya DIPA dan Buku Alokasi TKD ini, diharapkan seluruh satuan kerja (Satker) dapat segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan di awal Tahun Anggaran 2025, sehingga masyarakat di Provinsi Bengkulu segera merasakan manfaat dari program-program pemerintah.
Para Pemerintah Daerah juga diimbau untuk memenuhi semua dokumen persyaratan yang diperlukan agar pengalihan dana TKD dapat dilakukan tepat waktu. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk bersinergi dengan mitra dan masyarakat dengan menjaga integritas untuk mewujudkan Bengkulu yang sejahtera.
Berikut ini adalah lampiran belanja pemerintah pusat di wilayah provinsi Bengkulu :
– Belanja Pegawai TA 2025 Rp. 2,01 T dan TA 2024 (Pagu Awal) Rp. 2,05 T.
– Belanja Barang TA 2025 Rp. 1,54 T dan TA 2024 (Pagu Awal) Rp. 2,31 T.
– Belanja Modal TA 2025 Rp. 1,07 T dan TA 2024 (Pagu Awal) Rp. 833,9 M.
– Belanja Bansos TA 2025 Rp. 24,11 M dan TA 2024 (Pagu Awal) Rp. 18,40 M.
Jumlah keseluruhan TA 2025 adalah 4,64 T. Dan jumlah TA 2024 (pagu awal) 5,22 T.
Kemudian lampiran transfer ke daerah di wilayah Provinsi Bengkulu yakni :
– Dana Bagi Hasil TA 2025 Rp. 690,58 M dan TA 2024 (pagu awal) Rp. 685,96 M.
– Dana Alokasi Umum TA 2025 Rp. 6,74 T dan TA 2024 (pagu awal) Rp. 6,56 T.
– DAK Fisik TA 2025 Rp. 780,8 M dan TA 2024 (pagu awal) Rp. 1,08 T.
– Insentif Fiskal Hasil TA 2025 Rp. 20,83 M dan TA 2024 (pagu awal) Rp. 26,89 M.
– DAK Non Fisik TA 2025 Rp. 1,54 T dan TA 2024 (pagu awal) Rp. 1,43 T.
– Dana Desa TA 2025 Rp. 1,03 T dan TA 2024 (pagu awal) Rp. 1,05 T.
Total jumlah keseluruhan TA 2025 adalah 10,81 T, dan jumlah TA 2024 (pagu awal) 10,86 T. (Intan)