Asahan, Investigasi.News-Bupati Asahan H. Surya, B.Sc. bersama Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kominfo, hadiri Sosialisasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertempat di Adi Mulia Hotel Medan, (4/2)
Diselenggarakan secara Daring oleh Kementerian keuangan RI dan Direktorat Jenderal Pajak, dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Anggota Komisi XI DPR RI.
Gus Irawan Pasaribu, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Musa Rajekshah, dan Jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan RI, Gubernur, Bupati/Walikota se Provinsi Sumut, Sumbar, Jambi dan NAD.
UU HPP. lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural yang sangat diperlukan guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pada tahun 2045 demografi Indonesia diharapkan akan mencapai 309 juta penduduk dengan mayoritas usia produktif sebanyak 52%, dan sebagian besar 75%-nya akan hidup di perkotaan, serta 80%
penduduk berpenghasilan menengah.
Indonesia Negara Emas di tahun 2045, Menkeu mengingatkan bahwa hal itu bukan merupakan sesuatu yang otomatis bisa tercapai. Adapun prasyarat untuk mencapai Indonesia emas ini jelasnya, apabila Indonesia memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkualitas tinggi, infrastruktur yang dibangun
secara memadai dan berkualitas baik
UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan, melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. APBN yang sehat dan berkelanjutan akan menghantarkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
Sebut Surya, perubahan tersebut perlu diketahui dan dipahami oleh para wajib pajak agar tidak salah saat menjalankan kewajiban.
UU HPP. merupakan kebijakan Fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan pajak.Dengan disahkannya UU ini akan memberikan manfaat baik secara Nasional maupun di Daerah,”Tuturnya Bupati Surya.
(MT)
