Mukomuko, Investigasi.News – Kondisi ketahanan pangan di Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menunjukkan fakta yang berbanding terbalik dengan klaim keberhasilan yang sebelumnya digaungkan dalam agenda seremonial pemerintah. Pantauan langsung di lokasi memperlihatkan bahwa tanaman jagung yang menjadi fokus program nasional tersebut dalam kondisi sangat memprihatinkan; sebagian besar tanaman tampak kering, menguning, bahkan telah membusuk di lahan yang seharusnya menjadi contoh keberhasilan program tersebut.jumat 16/01/2026
Lahan yang semula diharapkan menjadi bukti konkret dari penguatan ketahanan pangan nasional kini tampak terbengkalai, tanpa adanya perawatan memadai dari pihak terkait. Kondisi ini mengangkat pertanyaan serius terkait efektivitas program yang sebelumnya diresmikan secara resmi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama sejumlah menteri serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun lalu yang diinisiasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Program penanaman jagung serentak di Kabupaten Mukomuko, yang digadang-gadang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, kini dinilai jauh dari harapan yang telah disampaikan. Tokoh masyarakat Desa Pondok Batu, Edi S., menyebut kondisi aktual di lapangan sebagai bukti nyata bahwa program tersebut telah gagal total.
“Ini gagal total; jagungnya mati, lahannya kering. Kalau seperti ini, di mana letak ketahanan pangannya? Yang tumbuh justru acaranya, bukan tanamannya,” ujar Edi S., dalam wawancara pada hari Jumat (16/01/2026).
Menurut Edi S., sejak tahap awal pelaksanaan, program ini lebih menonjolkan unsur simbolik dan upaya pencitraan bagi pejabat negara ketimbang mempersiapkan aspek teknis pertanian secara matang. Ia menilai bahwa tidak ada bentuk pengawalan atau pendampingan berkelanjutan setelah proses penanaman dilakukan secara seremonial; sehingga lahan dan tanaman dibiarkan tanpa perhatian hingga menjelang masa panen yang seharusnya dilakukan.
“Pejabat hadir lengkap, kamera menyala, berita tersebar ke berbagai media; tapi setelah acara tersebut usai, tidak ada satupun pihak yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pemantauan dan pendampingan. Jika hasil akhirnya adalah tanaman yang mati seperti ini, maka publik berhak menyebut program ini sebagai kegagalan total,” tegasnya.
Meski besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program ini tidak pernah dipublikasikan secara terbuka dan transparan, Edi S. menilai bahwa mustahil sebuah proyek berskala nasional yang melibatkan banyak institusi negara tidak menghabiskan dana dalam jumlah besar. Komponen biaya yang diperkirakan dikeluarkan mencakup pengadaan benih berkualitas, pupuk dan bahan pemeliharaan tanaman, peralatan pertanian, hingga biaya logistik serta pelaksanaan kegiatan seremonial.
“Jika uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak dan sumber daya negara lainnya dipakai untuk program ini, namun hasilnya adalah jagung yang mati dan tidak menghasilkan apa-apa, maka ini bukan sekadar kegagalan teknis semata. Ini adalah bentuk pemborosan anggaran negara; dan pemborosan terhadap kekayaan negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik yang harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya dengan tegas.
Lebih jauh, Edi S. menegaskan bahwa kegagalan program ini berdampak langsung pada kondisi petani dan seluruh warga Desa Pondok Batu yang dijadikan bagian dari proyek nasional tersebut tanpa adanya jaminan hasil yang jelas. Alih-alih mampu memperkuat ketahanan pangan lokal maupun nasional, yang terjadi justru adalah lahan yang gagal panen dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat yang telah menyumbangkan lahan serta tenaga kerja untuk pelaksanaan program.
“Petani dijanjikan akan mendapatkan manfaat nyata berupa ketahanan pangan dan kemakmuran ekonomi; namun yang mereka terima justru adalah kondisi lahan yang rusak dan tanaman yang mati total. Kabupaten Mukomuko jangan dijadikan panggung untuk proyek nasional yang hanya sebatas simbolik dengan hasil yang nol sama sekali,” katanya.
Atas kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, tokoh masyarakat Desa Pondok Batu, Edi S., mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, serta aparat terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program penanaman jagung serentak di wilayah tersebut, khususnya di Desa Pondok Batu. Selain itu, ia juga menuntut agar anggaran yang dikeluarkan untuk program ini dibukakan secara transparan kepada publik, serta dilakukan evaluasi total terhadap pola pelaksanaan program serupa di masa depan.
“Program tanam yang hanya bersifat simbolik harus dihentikan sepenuhnya. Ketahanan pangan tidak dapat diukur dari jumlah publikasi atau acara seremonial yang digelar; namun dari hasil panen yang sesungguhnya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama kondisi jagung di Kabupaten Mukomuko seperti ini – gagal total – maka segala klaim keberhasilan program tersebut patut dipertanyakan secara mendalam,” pungkas Edi S. (HS)
