KAUR, Investigasi. News– Dalam upaya memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan kepolisian, Bidpropam Polda Bengkulu melaksanakan sosialisasi Whistleblower System (WBS) dan SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) di Lapangan Apel Polres Kaur, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Bengkulu, AKBP Letjen Haloho, S.H., M.H., dan diikuti oleh 65 personel Polres Kaur.
AKBP Letjen Haloho menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman personel Polres Kaur mengenai WBS sebagai sarana pelaporan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat maupun anggota Polri yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran atau tindak pidana korupsi.
“WBS ini adalah wujud komitmen Polri dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas institusi. Kami berharap, dengan adanya sosialisasi ini, personel Polres Kaur dapat lebih berani dan proaktif dalam melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum atau kode etik kepolisian,” ujar AKBP Letjen Haloho.
Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme pelaporan melalui WBS, termasuk persyaratan bukti yang harus disertakan, jaminan kerahasiaan identitas pelapor, serta proses penanganan laporan yang transparan dan akuntabel. Laporan harus memenuhi unsur 5W+1H (Siapa, Melakukan Apa, Kapan, Di Mana, Mengapa, dan Bagaimana) serta dilengkapi bukti pendukung yang relevan, seperti data, dokumen, foto, atau rekaman.
“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk secara profesional dan objektif. Jangan ragu untuk melaporkan jika Anda mengetahui adanya indikasi pelanggaran atau tindak pidana korupsi. Partisipasi aktif dari seluruh personel sangat penting dalam mewujudkan Polri yang bersih dan berintegritas,” tegas AKBP Letjen Haloho.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi personel Polres Kaur dalam menjaga integritas dan profesionalisme Polri, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
—-
