Bengkulu, investigasi.news – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Himpunan R Duo R Tigo (Hirro) Provinsi Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (15/1/2024). Para honorer menyuarakan tuntutan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, setelah belasan hingga puluhan tahun mengabdi.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan demonstran menegaskan keinginan mereka untuk mendapatkan kejelasan status.
“Kami para honorer tuntut diangkat jadi penuh waktu. Kami belasan bahkan puluhan tahun mengabdi, bahkan ada kawan kami yang sudah meninggal dunia. Pak Gubernur, lihatlah tangisan kami yang belum mendapatkan formasi PPPK penuh waktu. Selain itu, kami juga menuntut pembayaran insentif tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang berasal dari APBD Provinsi Bengkulu,” ujar salah satu narator aksi.
Aksi ini mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan penataan tenaga honorer sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Pada 2025, tidak ada lagi sebutan tenaga honorer, yang ada hanya ASN. Kami berkomitmen untuk meningkatkan status tenaga honorer menjadi ASN melalui pengangkatan sebagai tenaga PPPK paruh waktu. Namun, ini hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi persyaratan kriteria sesuai regulasi,” jelas Gunawan.
Ia juga menambahkan bahwa evaluasi terhadap tenaga honorer masih dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu untuk memastikan data yang valid.
“Hari ini masih ada OPD yang melakukan evaluasi, termasuk Sekretariat Dewan (Setwan) yang belum melaporkan data lengkap. Kami masih menunggu hasil evaluasi ini untuk dirapatkan di tingkat provinsi dan disampaikan kepada Gubernur untuk pengambilan keputusan,” katanya.
Gunawan menyebutkan, pihaknya juga sedang menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait mekanisme pengangkatan dan penetapan Surat Keputusan (SK) PPPK paruh waktu.
Aksi damai ini berlangsung hingga siang hari dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Para demonstran berharap agar aspirasi mereka dapat segera diakomodasi oleh pemerintah daerah, demi masa depan yang lebih baik bagi tenaga honorer di Bengkulu. (Intan)
