Bengkulu, investigasi.news – Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, menegaskan kesiapan untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, sebagai bagian dari upaya optimalisasi kinerja dalam mendukung berbagai program yang akan dijalankan oleh Pemprov Bengkulu.
“Kita undang seluruh pimpinan-pimpinan OPD dan Biro untuk mendengarkan apa isi kepala mereka, sekaligus mendengarkan apa yang sudah mereka lakukan,” kata Helmi Hasan, setelah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin, (03/03 2025).
Gubernur Helmi Hasan menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tersebut, ia akan mengevaluasi sejauh mana para pejabat Pemprov Bengkulu mampu bekerja sama dan menyelesaikan tugas mereka. Bagi yang tidak memenuhi harapan, kemungkinan akan diberi opsi lain.
”Sehingga kita fair dan terbuka, tidak ada lagi kelompok ini kelompok itu, 01 dan 02 itu sudah selesai. Yang ada sekarang adalah kita ingin bantu rakyat,” tambahnya.
Gubernur Helmi Hasan juga menyatakan bahwa meskipun banyak hal yang perlu diperbaiki, keputusan mengenai waktu pelaksanaan mutasi akan bergantung pada hasil evaluasi kinerja dari setiap pejabat.
“Nanti kita lihat dan evaluasi dulu, salah satu tahapannya kan ini (Rakor Kepala OPD). Saya selaku kepala daerah yang baru ingin mendengar apa sih program-program, apa sih yang sudah mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Dari situ tentu saya akan menilai apakah orang yang cakep di sana atau di tempat lain,” jelas Gubernur Helmi.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa dalam proses evaluasi ini, tidak menutup kemungkinan akan ada pejabat yang dimutasi atau bahkan dipensiunkan.
”Ada juga yang sudah tua, sudah senior, sudah lelah dan sudah bisa di pensiunkan dulu, ya nggak masalah kita pensiunkan. Jadi opsinya banyak,” tambahnya.
Gubernur Helmi Hasan juga menegaskan pentingnya bertemu langsung dengan pejabat terkait untuk mendengarkan pandangan dan masukan mereka. Dengan cara ini, ia berharap bisa membuat keputusan yang adil dan tepat terkait mutasi pejabat.
“Karena tidak fair kalau kita belum ketemu, belum mendengar dan belum bicara tiba-tiba langsung ada mutasi. Hal itu juga kurang bagus. Tapi kalau semuanya sudah didengar, diberikan kesempatan dan kemudian kita akan memilih yang terbaik dari yang baik, tolong itu dimaklumi,” tutupnya. (Indah)
