Bengkulu – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM, mendorong pemerintah pusat untuk segera mengalokasikan anggaran darurat guna mempercepat pengerukan Pelabuhan Pulau Baai, kondisi pendangkalan pelabuhan ini dinyatakan sebagai keadaan darurat.
“Kita harus mengupayakan langkah konkret, salah satunya dengan melibatkan Forkopimda untuk menetapkan status darurat. Setelah itu, kita bisa mengusulkan dana tak terduga dari Kementerian Perhubungan,” ujar Sumardi, Selasa (21/1/2025).
Menurut Sumardi, kementerian terkait memiliki anggaran darurat yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia menyebut bahwa selama ini, pengerukan pelabuhan sering terkendala biaya yang besar dan belum ada pihak swasta yang bersedia menanggungnya.
“Jika status darurat sudah ditetapkan, maka dana tak terduga dari kementerian bisa segera dicairkan untuk menangani pendangkalan ini,” tambahnya.
Sumardi juga meminta agar pihak Kementerian Perhubungan dan Pelindo segera turun langsung untuk melihat kondisi pelabuhan. Dengan begitu, percepatan penanganan diharapkan bisa lebih cepat terlaksana.
Sebelumnya, pengerukan Pelabuhan Pulau Baai direncanakan melalui sistem kerja sama Joint Venture Company (JVC) dengan melibatkan pelaku usaha pelabuhan. Namun, anggaran pengerukan yang diperkirakan mencapai Rp 210 miliar masih menjadi kendala karena belum ada kesepakatan pasti.
Saat ini, kedalaman alur Pelabuhan Pulau Baai berada pada minus 2,9 MLWS, membuat kapal besar tidak dapat berlabuh. Kondisi ini dinilai berdampak buruk terhadap aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan. (Indah)
