Mukomuko ,Investigasi.News– Lebih dari 100 hari sejak dilantik pada tahun 2025, kepemimpinan Bupati Choirul Huda masih menyisakan tanda tanya besar di benak publik Kabupaten Mukomuko. Harapan rakyat akan hadirnya terobosan kebijakan perlahan berubah menjadi kekecewaan, seiring minimnya capaian nyata yang dapat dirasakan langsung masyarakat hingga memasuki awal tahun 2026.
Aktivitas pemerintahan memang terus berjalan; rapat-rapat digelar secara berkala, kunjungan kerja dilakukan ke berbagai wilayah, dan dokumentasi setiap kegiatan juga tersebar luas di berbagai kanal informasi. Namun, substansi perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat nyaris tak terdengar sama sekali. Pemerintahan terlihat sibuk dengan rutinitas administrasi, tetapi rakyat belum melihat hasil nyata yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Tokoh pemuda asal Mukomuko, M. Toha, menyebut kondisi ini sebagai kegagalan awal dalam kepemimpinan yang tidak boleh ditoleransi oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Bupati itu dipilih oleh rakyat untuk berpikir keras dan memaksa birokrasi bekerja sesuai dengan harapan publik, bukan untuk hanya menunggu laporan dari bawah atau sekadar menjalankan prosedur. Kalau rakyat ditanya hari ini apa perubahan paling nyata yang mereka rasakan, lalu mereka hanya bisa diam tanpa jawaban, itu adalah tamparan keras bagi pemerintah yang sedang memimpin,” tegas Toha dalam temu wawancara khusus.
Ia menilai, periode 100 hari kerja bukanlah masa adaptasi yang bebas dari target, melainkan fase penting untuk membuktikan arah kebijakan dan keberanian politik pemimpin. Ketika arah pembangunan tidak terlihat dengan jelas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi Bupati, tetapi juga kepercayaan publik secara keseluruhan terhadap lembaga pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Kepala Dinas Terlalu Nyaman, Bupati Terlalu Lunak
Lebih jauh, Toha menyoroti peran para kepala dinas yang dinilai berjalan tanpa tekanan yang cukup, tanpa target kerja yang transparan, dan bahkan tanpa rasa malu kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah.
“Kalau kepala dinas masih nyaman duduk di kursinya tanpa menghasilkan capaian yang bisa dibanggakan, itu artinya tidak ada tekanan yang cukup dari tingkat pimpinan daerah. Dan kalau tidak ada tekanan yang jelas untuk bekerja lebih baik, berarti sistem kepemimpinan di tingkat Kabupaten sedang mengalami masalah mendasar,” ujarnya dengan gaya bicara yang tajam dan tegas.
Menurutnya, peran utama Bupati seharusnya menjadi sumber ketidaknyamanan bagi birokrasi yang lamban dan kurang produktif, bukan justru membiarkan zona nyaman tumbuh subur di dalam lingkungan pemerintahan.
Mukomuko Tidak Butuh Seremoni
Toha juga menegaskan dengan tegas, bahwa rakyat Mukomuko tidak membutuhkan pemimpin yang pandai tampil dalam seremonial atau acara formal semata, tetapi mereka membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan tegas, menegur ketika ada yang keliru, bahkan tidak sungkan mengganti pembantunya jika diperlukan demi kepentingan publik yang lebih besar.
“Sejarah tidak akan mencatat siapa pemimpin yang paling sering menghadiri rapat atau paling banyak melakukan kunjungan. Sejarah hanya akan mencatat siapa pemimpin yang berhasil meninggalkan jejak perubahan nyata bagi daerahnya. Kalau hingga hari ini belum ada satu pun perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, maka wajar sekali jika publik mulai bertanya: ke mana arah yang sedang ditempuh oleh Bupati dan pemerintahannya?” pungkasnya.
Penulis :Red
