Bengkulu, investigasi.news – Permasalahan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai terus menjadi sorotan. Kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini kerap dikeluhkan oleh pengguna jasa pelabuhan, baik untuk penyeberangan maupun pengangkutan barang. Namun, hingga kini belum terlihat solusi konkret untuk mengatasinya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, telah menyampaikan persoalan ini langsung kepada Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi. Meski telah ada komunikasi di tingkat kementerian, kepastian mengenai realisasi pengerukan masih belum jelas.
“Akan ada konsorsium dari seluruh perusahaan-perusahaan, berupaya untuk itu. Tapi tidak pekerjaan mudah, cepat. Harus berkoordinasi,” ucap Mian saat Setijab di DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (21/02/2025).
Dikatakan Mian, bahwa upaya serupa sebenarnya telah dilakukan sejak kepemimpinan sebelumnya. Pemerintah daerah telah mencoba mendorong agar pendangkalan ini dapat ditangani melalui alokasi APBN, namun keterbatasan anggaran membuat skema kerja sama dengan konsorsium perusahaan pengguna jasa pelabuhan dan Pelindo II menjadi alternatif yang diupayakan.
“Semua by process tentunya. Mengkolaborasikan, karena APBN kita nggak ada seperti yang dirintis pemerintah terdahulu. Hanya kita membuat percepatan,” jelasnya.
Meski belum ada kepastian mengenai pengerukan alur pelabuhan, Mian memastikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengatasi kendala lain yang muncul akibat kondisi ini, seperti distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM ke Bengkulu tetap berjalan lancar.
Dalam upaya tersebut, Mian menjelaskan bahwa sisa kuota BBM tahun 2024 yang belum terkirim akan didistribusikan melalui jalur darat untuk menjangkau wilayah perbatasan Bengkulu.
“Agar sisa itu bisa dikirimkan lewat darat untuk mengatasi di Kabupaten Rejang Lebong bisa dikirim lewat Lubuk Linggau, Palembang. Kabupaten Mukomuko bisa dikirim dari pesisir Painan maupun Teluk Bayur,” tutupnya. (Ann)
