
BENGKULU, Investigasi. News – Luar biasa. Tanah privat seluas 1.800 m² yang sudah bersertifikat elektronik sah atas nama Andika dengan NIB 07.04000019905.0, tiba-tiba diganggu. Yang mempersoalkan bukan BPN, bukan pengadilan, melainkan oknum Camat Ratu Agung.
Pertanyaannya satu: Atas dasar hukum apa Camat mencampuri sertifikat hak milik warga?
Informasi yang dihimpun redaksi, riwayat tanah ini bersih dan berlapis legalitas. Dari SHM induk 1992 almarhum Japrimurad, dibeli Selamet Haryanto, lalu dijual sah di hadapan Notaris/PPAT Tedja Buana kepada Haryati Lili, S.H., tahun 1993. Lahirlah SHM 00221 seluas 1.800 m². Setelah Haryati Lili wafat, anak kandungnya Andika melakukan turun waris hingga terbit sertifikat elektronik. Sah, tercatat negara.
Persoalan penguasaan fisik oleh pihak Astimirzani (Anik) dan Saprudin (Tapet) yang menarik sewa warung pun SUDAH SELESAI. Ada kesepakatan tertulis bermaterai tanggal 28 Oktober 2026 dan penegasan 1 November 2026 untuk bongkar dan kosongkan tanah paling lambat 10 November 2026. Tidak ada sengketa lagi di internal ahli waris.
Namun anehnya, di tengah proses pengosongan yang sudah damai, Camat Ratu Agung justru muncul mempersoalkan turun waris dan menuding ada kejanggalan karena tidak melibatkan kecamatan.
Ini sesat logika hukum.
Pihak kuasa hukum menegaskan, Camat tidak punya kewenangan absolut membatalkan, menahan, atau mempersoalkan sertifikat elektronik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan Camat bukan di atas BPN dan bukan di atas pengadilan.
“Jika sertifikat dianggap cacat, mekanismenya ada. Gugat ke PTUN atau perdata, bukan dengan klaim sepihak di tingkat kecamatan. Kalau Camat ikut campur hak privat bersertifikat, ini patut diduga ada intervensi dan konflik kepentingan. Kami pertanyakan kepentingan oknum Camat ini apa,” tegas Advokat Ade Justitia dan Advokat Rustam Efendi, S.H.
Sikap oknum Camat tersebut dinilai berbahaya, karena berpotensi menciptakan preseden buruk di mana pejabat kecamatan bisa semena-mena menjegal hak warga yang sudah sah secara hukum.
Hingga berita ini dipublikasikan, Camat Ratu Agung belum berhasil dikonfirmasi. Upaya konfirmasi terus dilakukan redaksi. Redaksi memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Camat Ratu Agung sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tanah tersebut kini dalam PENGAWASAN DAN PENGAMANAN KETAT Tim Kuasa Hukum Ade Justitia dan Rustam Efendi, S.H. Setiap upaya pengambilalihan tanpa dasar hukum akan dilawan dengan langkah hukum pidana dan perdata.(red)






